-
Krisis gas melumpuhkan enam pabrik pupuk dan ratusan industri tekstil utama di Bangladesh.
-
Penurunan produksi sumur tua dan terhambatnya impor memicu pemadaman listrik massal nasional.
-
Kurangnya investasi eksplorasi gas masa lalu menjadi pemicu utama keterpurukan energi Bangladesh.
Suara.com - Krisis gas bumi yang makin parah di Bangladesh kini merembet ke sektor-sektor vital, mulai dari penutupan pabrik pupuk nasional hingga terganggunya industri tekstil ekspor. Penurunan tajam produksi sumur-sumur tua yang tak tertangani serta hambatan pasokan impor dari Timur Tengah menjadi pemicu utama kelumpuhan energi nasional ini.
Kondisi ini menciptakan gejolak multidimensi yang merusak tatanan ekonomi masyarakat lokal secara mendasar. Dampak terburuknya terlihat langsung pada terhentinya produksi pupuk urea domestik yang mengancam sektor pertanian bagi 170 juta jiwa penduduk.
Salah satu dampaknya terlihat mendalam pada Pabrik Pupuk Ashuganj milik pemerintah yang telah berhenti beroperasi total sejak Maret 2025. Fasilitas raksasa yang dulu mempekerjakan lebih dari 1.200 orang dan menghasilkan lebih dari 1.000 ton pupuk per hari tersebut kini hanya menyisakan struktur bangunan yang berkarat.
"Hanya kerangka pabrik yang tersisa," kata Md Bazlur Rashid, 59 tahun, yang menghabiskan seluruh masa kerjanya di Ashuganj, yang dibangun di dekat lapangan gas Titas di wilayah timur.
"Pabrik ini telah kehilangan nyawanya."
Ashuganj merupakan satu dari enam pabrik pupuk urea utama yang terpaksa gulung tikar atau membatasi aktivitas operasionalnya akibat kelangkaan gas.
Pemimpin serikat buruh Md Abu Kawsar menyatakan bahwa penutupan pabrik-pabrik tersebut telah merenggut mata pencaharian para pekerja sekaligus mengancam industri yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.
"Anda tidak bisa begitu saja membiarkan pabrik-pabrik ini menganggur dan membiarkannya rusak," katanya kepada AFP.
"Membangkitkan kembali pabrik-pabrik ini juga dapat membantu menghemat devisa."
Efek domino krisis energi ini merembet ke ratusan fasilitas manufaktur lain, termasuk industri tekstil yang memangkas volume produksi atau tutup total. Padahal, Bangladesh berstatus sebagai eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia yang menyumbang sekitar 80 persen dari total pendapatan ekspor negara.
Pembangkit listrik berbasis gas ikut terseok-seok memenuhi kebutuhan nasional sehingga memicu pemadaman listrik secara berkala di berbagai daerah. Pemerintah bahkan telah memberlakukan kebijakan penghematan energi sejak Agustus, termasuk menginstruksikan pusat perbelanjaan untuk tutup satu jam lebih awal.
Pembangkit listrik, sektor industri, dan pembangkit listrik mandiri secara keseluruhan mengonsumsi lebih dari tiga perempat total pasokan gas Bangladesh.
Sektor rumah tangga yang menyerap sekitar sepersepuluh dari total konsumsi gas nasional pun ikut terdampak parah oleh krisis ini.
"Kami tidak mendapatkan gas setetes pun sepanjang malam," ujar seorang ibu rumah tangga, Nargis Begum (50), yang tinggal di dekat lokasi pabrik Ashuganj.
"Lalu terkadang teknologinya terlalu rendah tekanannya. Kami tidak bisa menyalakan dua kompor secara bersamaan."
Banyak keluarga, terutama di kawasan pedesaan, kini terpaksa beralih kembali menggunakan kompor kayu bakar untuk memasak harian. Gelombang pemadaman listrik yang sering terjadi di tengah suhu panas dan kelembapan tinggi kian memperberat beban hidup warga.
"Penderitaan kami tidak ada habisnya," kata Begum.
"Tidak ada jaminan ketersediaan listrik. Sekarang sangat panas. Tadi malam saja terjadi tiga atau empat kali pemadaman."
Protes sosial juga pecah di jalanan ketika para pengemudi riksya berbahan bakar gas memblokir jalan setelah mengantre berjam-jam tanpa mendapatkan bahan bakar.
Defisit energi yang parah ini sejatinya merupakan buah dari permasalahan struktural yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.
Padahal, Bangladesh sempat mencapai status mandiri gas bumi pada tahun 2018 sebelum produksi sumur-sumur lamanya terus merosot drastis.
Para pakar menilai kegagalan pemerintah terdahulu dalam menanamkan investasi eksplorasi sumur baru menjadi akar kehancuran pasokan energi nasional.
Menteri Energi Iqbal Hasan Mahmud Tuku menyalahkan pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan pada revolusi 2024 atas pembiaran tersebut.
"Pemerintah sebelumnya menjauh dari eksplorasi gas," katanya dalam sebuah konferensi keamanan energi di Dhaka pada bulan Juli.
"Ketergantungan kita pada impor telah membawa kita ke titik ini."
Secara historis, Bangladesh mengandalkan pasokan gas dari lapangan-lapangan domestik seperti Titas serta pasokan impor LNG dari Qatar. Penurunan kapasitas sumur tua yang tidak diimbangi penemuan cadangan baru membuat ketergantungan impor berisiko tinggi saat terjadi gangguan pasokan global.