REGIONAL:
Suara.com - Semakin banyak negara, pemerintah daerah, kota, dan perusahaan menetapkan target net zero. Namun, bertambahnya jumlah komitmen tersebut belum sepenuhnya diikuti kemampuan organisasi untuk menerjemahkannya menjadi rencana dan tindakan yang terukur.
Mengutip Sustainability Magazine (19/8), hingga akhir 2025 terdapat 1.935 entitas di seluruh dunia yang telah mengumumkan target net zero. Jumlah tersebut mencakup 137 pemerintah nasional, ribuan kota, serta hampir dua pertiga perusahaan yang masuk dalam daftar Global Forbes 2000.
Masalahnya, hanya sebagian kecil dari organisasi tersebut yang dinilai telah memiliki kapasitas dasar untuk menjalankan target tersebut.
Kurang dari 7% perusahaan, 6,5% pemerintah daerah, dan 4% kota memenuhi standar dasar perencanaan net zero. Standar tersebut mencakup target yang jelas, tahapan pencapaian, serta mekanisme pemantauan yang transparan.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen net zero dan kapasitas untuk mewujudkannya.
Persoalannya bukan semata-mata kekurangan informasi mengenai perubahan iklim. Justru, data mengenai perubahan iklim semakin tersedia dan menunjukkan situasi yang kian mendesak.
Pada 2024, misalnya, World Meteorological Organization (WMO) memverifikasi bahwa suhu rata-rata global mencapai sekitar 1,55 derajat Celsius di atas tingkat praindustri. Tahun tersebut juga ditandai oleh gelombang panas ekstrem di Eropa dan Asia Timur, kekeringan berkepanjangan di kawasan Mediterania dan Afrika bagian selatan, serta banjir di Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Tantangannya adalah bagaimana informasi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan.
Keputusan mengenai penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, investasi, hingga pengelolaan rantai pasok membutuhkan tenaga profesional yang mampu memahami hubungan antara aktivitas organisasi dan perubahan iklim.
Karena itu, perusahaan seharusnya tidak lagi melihat net zero semata sebagai target atau angka pengurangan emisi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan tersedia orang dengan kemampuan untuk mengubah target tersebut menjadi strategi dan tindakan nyata.
Net zero membutuhkan keterampilan, bukan hanya target
Kebutuhan tersebut membuat pendidikan dan pelatihan mengenai net zero menjadi semakin penting.
Pendidikan net zero bukan sekadar memberikan pengetahuan mengenai perubahan iklim. Lebih dari itu, pendidikan tersebut perlu membekali profesional dengan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang dipengaruhi oleh risiko iklim.
Seorang profesional, misalnya, perlu mampu menilai apakah klaim net zero sebuah perusahaan benar-benar menunjukkan komitmen terhadap pengurangan emisi atau hanya menjadi bagian dari strategi komunikasi.
Mereka juga perlu memahami bagaimana risiko iklim dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur, bagaimana emisi dihasilkan sepanjang rantai pasok, serta bagaimana strategi pengurangan emisi dapat diintegrasikan ke dalam keputusan bisnis.
Kemampuan ini semakin penting karena istilah net zero tidak selalu diterapkan dengan standar yang sama. Setiap organisasi dapat memiliki pendekatan berbeda dalam menghitung sumber emisi, menentukan laju pengurangan emisi, maupun menggunakan kredit karbon.
Perbedaan tersebut dapat menjadi persoalan ketika target net zero hanya digunakan sebagai klaim tanpa strategi pengurangan emisi yang kredibel. Di sinilah risiko greenwashing muncul.
Sebuah studi yang terbit pada 2026 di npj Climate Action, misalnya, mengevaluasi lebih dari 4.000 perusahaan. Studi tersebut menemukan sekitar 96% perusahaan yang memiliki komitmen untuk mengurangi jejak karbon menunjukkan setidaknya satu indikator risiko greenwashing.
Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain tidak adanya target jangka menengah yang jelas, pengabaian emisi dari rantai pasok, serta ketergantungan yang berlebihan terhadap kredit karbon.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa memiliki target net zero tidak otomatis berarti sebuah organisasi memiliki strategi transisi yang kredibel.
Dari literasi iklim ke pengambilan keputusan
Karena itu, pendidikan net zero perlu diarahkan pada keterampilan yang dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.
Beberapa di antaranya mencakup literasi iklim, kemampuan berpikir sistematis, manajemen risiko, pengambilan keputusan, serta tata kelola. Keterampilan tersebut memungkinkan tenaga profesional menghubungkan persoalan iklim dengan kebijakan dan kebutuhan operasional organisasi.
Pendekatan semacam ini telah diterapkan, salah satunya, melalui program keberlanjutan dan pelatihan profesional yang dikembangkan MLA College.
Salah satu programnya adalah SG 13: Climate Action ByteSize, yang dioperasikan bersama UNITAR dan dilengkapi akreditasi Continuing Professional Development (CPD).
Program tersebut tidak hanya membahas perubahan iklim sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga melihat keterkaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi. Peserta diajak memahami hubungan antara perubahan iklim, kebijakan, infrastruktur, serta pasar tenaga kerja.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa upaya mencapai net zero membutuhkan perubahan cara organisasi melihat isu iklim. Perubahan iklim bukan lagi persoalan yang hanya menjadi tanggung jawab tim keberlanjutan, tetapi perlu dipahami oleh orang-orang yang mengambil keputusan mengenai investasi, operasional, sumber daya manusia, infrastruktur, dan rantai pasok.
Penulis: Chairunisa
TERPOPULER