REGIONAL:
- Menteri HAM Natalius Pigai meminta para pakar menilai kebijakan pemerintah secara objektif pada Selasa, 22 September 2026.
- Pigai menyatakan kritik terhadap kekurangan pemerintah tetap boleh disampaikan tanpa harus meniadakan capaian serta manfaat program.
- Pernyataan tersebut menanggapi respons Mahfud MD terkait kritik Presiden Prabowo terhadap kelompok pakar yang masuk kategori pasca-kebenaran.
"Oleh karena itu, tidak bisa semuanya dianggap generalisir bahwa yang dikritik itu untuk semua. Tidak, hanya 'post-truth' saja. Yang pasca-kebenaran, yang meniadakan kebenaran, yang bermain media sosial," katanya.
Pigai juga menilai kepakaran perlu dibedakan dari aktivitas partisan maupun keterlibatan seseorang dalam perdebatan politik.
Menurut dia, pernyataan seorang ahli dapat memengaruhi kebijakan sekaligus masyarakat sehingga kepakaran perlu disertai penilaian yang objektif.
"Oleh karena itulah yang kita bilang, kelompok-kelompok yang membungkam kebenaran itulah yang kita sampaikan," ujar Pigai.
TERPOPULER