REGIONAL:
Suara.com - Proses digitalisasi pemerintahan yang berkembang pesat memicu tantangan baru yang semakin kompleks. Di tengah integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang kian masif, ancaman siber kini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari ketahanan negara.
"Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik adalah keniscayaan. Namun, semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang berpindah ke ruang digital, semakin besar pula risiko ancaman yang dihadapi. Di sinilah peran krusial lulusan BSSN untuk hadir sebagai benteng pertahanan siber yang melindungi data, infrastruktur kritis, dan kerahasiaan negara," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara TA 2026 di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026).
Menteri Rini menjelaskan, intensitas serangan siber terus meningkat, yang ditandai dengan maraknya varian ransomware, celah keamanan zero-day, serta potensi kerugian ekonomi yang masif. Namun, fokus utama pemerintah saat ini adalah melindungi sektor-sektor strategis yang menjadi sasaran utama penyerangan, seperti energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur layanan publik.
"Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber menjadi bagian dari ketahanan negara. Dampak serangan siber tidak lagi berhenti pada teknologi, tetapi langsung dirasakan masyarakat dan mengganggu keberlangsungan pelayanan pemerintah," ujarnya.
Menteri Rini menambahkan, perkembangan AI juga membuat lanskap ini semakin kompleks. AI dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan. Tetapi teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan penyerang.
"Karena itu, keamanan siber tidak lagi cukup kita lihat sebagai persoalan teknis. Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber juga menjadi bagian dari ketahanan negara," imbuhnya.
Menteri Rini juga mengatakan, dalam implementasi pemerintah digital, terdapat tujuh aspek krusial yang saling mendesak dan perlu menjadi perhatian. Pertama, risiko sistemik yang saling terhubung; kedua, dua sisi mata pisau AI; ketiga, data sebagai aset sekaligus target utama; keempat, penerapan security by design dan privacy by default, kelima, keamanan siber merupakan bagian dari tata kelola; keenam, faktor manusia tetap menjadi kunci utama, serta; ketujuh, risiko ketergantungan pihak ketiga.
"Dengan tantangan yang semakin kompleks ini, keamanan siber kini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa aman ekosistem digital tersebut melindungi data masyarakat dan negara," ungkapnya.
Menteri Rini menerangkan, saat ini, pemerintah tengah memasuki era human–machine collaboration, di mana pekerjaan administratif dan rutin mulai dialihkan ke sistem otomasi, algoritma, dan AI.
Pergeseran ini tidak mengurangi peran manusia, melainkan menaikkan standar kompetensi ASN ke tingkat yang lebih tinggi. Peran ASN kini berfokus pada pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, seperti analisis mendalam, pengambilan keputusan strategis, komunikasi, kolaborasi, serta penyelesaian masalah yang kompleks. Oleh karena itu, penguasaan terhadap data, sistem digital, dan AI kini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar.
"Saudara tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi. Saudara akan menjadi orang yang ikut memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara aman. Ketika AI digunakan, Saudara harus memahami manfaat sekaligus risikonya. Ketika data semakin banyak dipertukarkan, Saudara harus memahami bagaimana data tersebut dilindungi," tegasnya.
Dalam sebuah orasi ilmiah yang penuh motivasi, Menteri Rini menekankan bahwa kewenangan digital merupakan sebuah amanah besar yang menuntut tanggung jawab tinggi. Para lulusan dan talenta digital baru diingatkan bahwa pengetahuan dan akses eksklusif yang dimiliki harus diimbangi dengan nilai-nilai integritas yang kuat.
Menurutnya, untuk menghadapi kompleksitas masa depan, Indonesia membutuhkan talenta digital terintegrasi yang merangkum tiga pilar utama, yaitu head, hand, dan heart.
"Pilar pertama adalah head (kompetensi). Para praktisi digital dituntut untuk berpikir strategis berbasis ilmu dan data. Pilar kedua, hand (eksekusi), menekankan bahwa ilmu pengetahuan baru akan benar-benar bermanfaat ketika berhasil diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pilar ketiga, sekaligus yang paling krusial adalah heart (karakter). Mengingat sistem, data, dan informasi yang dikelola bersifat sangat vital bagi negara, peningkatan kemampuan dan akses wajib diiringi dengan tanggung jawab yang besar," ungkapnya.
Sebelum menutup arahan, Menteri Rini berpesan agar para wisudawan dan wisudawati selaku garda depan transformasi digital untuk menguasai teknologi, pahami risiko, jaga amanah, terus beradaptasi, serta harus memberikan dampak bagi masyarakat.
"Gunakan ilmu yang Saudara miliki untuk memberikan manfaat. Gunakan keahlian Saudara untuk menjaga negara. Dan gunakan setiap kewenangan yang dipercayakan kepada Saudara dengan penuh tanggung jawab," tutupnya. ***
TERPOPULER