Menteri Rini: Reformasi Birokrasi Harus Bergeser dari Prosedur ke Dampak Terukur

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberi pesan untuk para pimpinan instansi agar bisa memberi dampak terukur kepada masyarakat. Kesuksesan seorang pemimpin organisasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan tertulis atau seberapa sering rapat digelar.

Dampak terukur artinya segala yang dikerjakan dari atas meja kerja, bisa dilihat, dirasakan, dan diukur dampaknya secara nyata. “Reformasi birokrasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan atau seberapa intens rapat yang digelar. Dari prosedur, kita harus melangkah ke dampak yang terukur,” ujar Menteri Rini dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026, di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Keberhasilan reformasi birokrasi diukur berdasarkan masalah-masalah fundamental bangsa ini. Proyek perubahan peserta PKN dilihat dari perubahan nyata yang terjadi di lingkup instansinya bertugas. Seperti seberapa jauh angka kemiskinan turun di daerah masing-masing peserta, seberapa mudah perizinan bisa diurus, berapa angka stunting yang turun, serta kemudahan masyarakat mengakses layanan dasar, dan lain sebagainya.

“Inilah esensi dari reformasi birokrasi kita. Dari target presiden, harus menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat,” tegas Menteri Rini, di hadapan 35 peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVI ini.

Menteri Rini menjelaskan permasalahan yang ada dalam masyarakat semakin kompleks dan berkaitan. Masalah seperti kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, maupun pelayanan publik tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Hal yang perlu dikuatkan adalah harmoni, pembagian peran, dan kemampuan untuk saling melengkapi.

Masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan jika masih bekerja secara silo atau masih ada ego sektoral. Kolaborasi lintas sektor bukan menjadi pilihan, tetapi menjadi syarat keberhasilan pembangunan yang merata. Bagi Menteri Rini, seorang pemimpin adalah connector yang menghubungkan kebutuhan masyarakat, politik, hingga kepentingan teknokratik.

“Pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan, mendengar perspektif yang berbeda, menghapus sekat birokrasi, dan menggerakkan berbagai pihak untuk bekerja menuju tujuan yang sama,” ungkap Menteri Rini. Peran penting itu membutuhkan integritas tinggi, kepekaan sosial, dan kecakapan komunikasi.

PKN Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan strategis bagi ASN hingga perwira yang menduduki atau akan menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Menteri Rini memberi pesan agar jejaring yang terbentuk dari PKN ini harus dijaga untuk saling bertukar perspektif, membuka ruang kolaborasi, dan menghubungkan aktor, sumber daya, serta kebijakan.

Angkatan PKN ini bisa menjadi _collaborative hub_ dalam memecahkan masalah lintas instansi. Terutama masalah-masalah terkait perbaikan dan perluasan jangkauan pelayanan publik. ”Jadilah pemimpin yang bukan hanya transformasional, namun juga autentik; yang bukan hanya fokus pada target kinerja, namun juga memanusiakan manusia yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya,” pungkas Menteri Rini.

Dari sisi lain, Kepala LAN Muhammad Taufiq mendukung arahan Menteri Rini. Menurut Taufiq, Indonesia membutuhkan pemimpin strategis nasional yang mampu bekerja melampaui batas instansi. Visi besar pembangunan harus bisa diterjemahkan dan menyatukan kebijakan sektoral yang tersebar, mengelola kepentingan yang berbeda, dan memastikan bahwa seluruh sumber daya negara bergerak menuju hasil yang sama.

Kepemimpinan strategis menuntut disiplin untuk membedakan antara aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak. “Kita tidak boleh merasa berhasil hanya karena telah bekerja keras. Kita baru layak menyebut keberhasilan apabila kerja tersebut memperbaiki kehidupan masyarakat,” ujar Taufiq. ***