Soal MBG, Sosiolog Nilai Rakyat Sengaja Diadu di Isu Marjinal agar Akar Masalah Tak Tersentuh

Suara.com - Belum lama ini heboh kasus pemecatan pengawas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bantul akibat mengejek korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun kasus ini dinilai hanyalah riak kecil di permukaan. 

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam selebrasi amarah moral atas kasus individu tersebut hingga melupakan kritik substansial terhadap program MBG.

Menurut Abe, sapaan akrabnya, tindakan staf SPPG tersebut memang terbukti tidak memiliki empati dan patut mendapat penilaian moral dari publik. 

Namun, menguras energi publik hanya untuk menghujat oknum individu justru menguntungkan penguasa karena perhatian terhadap cacat fundamental program MBG menjadi teralihkan.

"Ada dimensi fundamental yang saya kira tidak perlu diselebrasi berlebihan kasus-kasus seperti ini. Itu hanya kasus pinggiran, trivial, yang justru menjauhkan dari isu dasar dari akar persoalannya MBG itu sendiri," kata Abe, Rabu (22/9/2026).

Abe menegaskan bahwa akar persoalan MBG terletak pada narasi pemerintah yang seolah menjadikan program APBN ini sebagai bantuan cuma-cuma dari penguasa. 

Padahal, alokasi anggaran yang sangat besar tersebut diambil dari dana publik dan sektor pendidikan, yang disinyalir sarat akan kepentingan politik populisme menuju Pemilu 2029.

"Nah yang perlu kita pikirkan adalah bahwa MBG ini memang secara fundamental jelas-jelas menjadi bagian dari politik populisnya pemerintah ini untuk melanggengkan kekuasaan kubu partai politik pendukungnya," tandasnya.

Ia menyoroti bagaimana respons pemerintah yang terkesan abai dan meremehkan jatuhnya korban jiwa maupun kesehatan anak-anak sekolah akibat implementasi program yang bermasalah. Ketimbang membenahi akar masalah secara ilmiah, pemerintah dinilai lebih memilih bersikap pekak terhadap kritik.

"Satu korban anak itu nggak bisa dikuantifikasi hanya sekadar ini kan hanya 0,001 persen. Mana ada nyawa manusia dihargai dengan angka yang tidak punya nilainya sama sekali, kan enggak begitu. Ini bukan soal persentase, ini adalah soal humanity," tegasnya.

Lebih jauh, Abe melihat adanya fenomena adu domba horizontal di mana rakyat yang pro dan kontra saling serang di media sosial atas kasus-kasus marjinal. 

Kondisi ini dinilainya mirip dengan gambaran distopia kekuasaan yang sengaja memelihara pembelahan agar masyarakat lupa menagih tanggung jawab pemerintah.

"Akhirnya konflik horizontal head-to-head seperti inilah yang sebetulnya dimaui oleh kekuasaan. Karena nanti yang diperbincangkan adalah hal-hal yang pinggiran kayak gini. Orang lalu lupa ada persoalan besar BGN, MBG-nya sendiri tadi tidak menjadi disoal lagi oleh publik," ungkapnya.

Dengan tersedotnya perhatian publik pada drama-drama kecil di tingkat akar rumput, kata Abe penguasa praktis terbebas dari tekanan publik mengenai akuntabilitas anggaran negara. Rakyat justru dibuat sibuk beradu narasi satu sama lain menghadapi isu-isu turunan yang tidak menyasar inti masalah.

"Dengan kasus-kasus itu maka steril-lah para penguasa itu dari krecekan-krecekan yang ditimbulkan oleh para pengkritik pemerintah itu dihadapi oleh rakyat sendiri, bukan oleh pemerintah langsung," ujarnya.