Donald Trump Kembali Izinkan CNN, MS NOW, dan Politico Liputan di Gedung Putih

Suara.com - Jaringan televisi Amerika Serikat resmi melanjutkan siaran langsung kegiatan Gedung Putih setelah pembatasan terhadap jurnalis dibatalkan. Keputusan ini memungkinkan liputan bersama kembali berjalan bertepatan dengan agenda diplomasi tingkat tinggi Presiden Donald Trump.

Pengadilan federal memerintahkan pemerintah memulihkan izin peliputan CNN, MS NOW, dan Politico secara mendadak. Langkah hukum tersebut mengakhiri aksi boikot kamera yang sempat melumpuhkan liputan awal kunjungan Presiden China Xi Jinping.

Krisis akses media ini memicu debat baru mengenai batasan kewenangan eksekutif terhadap kebebasan pers di Washington. Keputusan hakim memberikan angin segar sementara bagi independensi wartawan dalam meliput isu pemerintahan.

Gambar perdana dari konsorsium media memperlihatkan momen Xi Jinping tiba di Gedung Putih untuk minum teh bersama. Kamera TV juga mengabadikan kedua pemimpin saat mengelilingi Arsip Nasional yang menyimpan naskah asli Konstitusi AS.

Sistem rotasi peliputan yang ditanggung bersama oleh CNN, ABC, CBS, Fox News, dan NBC sempat terhenti total. Solidaritas antar-jaringan TV membuat dua hari pertama agenda kunjungan delegasi China tidak tersiar secara kolektif.

Pemerintah AS belakangan mengambil tindakan makin agresif dengan membatasi ruang gerak jurnalis di Oval Office. Padahal, Donald Trump secara historis sangat mengandalkan eksposurnya di media massa untuk membentuk persepsi publik.

Saat menyapa para wartawan di samping Xi Jinping, Donald Trump mengekspresikan apresiasinya secara terbuka.

"Kami menghargai peliputan yang adil. Peliputannya sangat adil. Kami menghargainya," kata Donald Trump.

Di sisi lain, pihak Gedung Putih memilih bungkam dan tidak menjawab permintaan konfirmasi terkait pemulihan akses tersebut. Sikap tertutup ini berlangsung di tengah sorotan publik atas kebijakan pencabutan izin liputan secara sepihak.

Awalnya, pencabutan izin dipicu oleh kekesalan pemerintah atas pemberitaan yang dianggap palsu dan menyudojkan. Pemulihan hak peliputan baru terlaksana pada Kamis setelah hakim menganggap larangan tersebut berpotensi melanggar hukum.

Gugatan hukum yang diajukan CNN, MS NOW, dan Politico menuduh pemerintah melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS. Koalisi kebebasan pers bersama puluhan organisasi berita, termasuk Reuters, turut menyerahkan berkas dukungan ke pengadilan.

Media pelapor memiliki batas waktu hingga 28 September untuk mengajukan permohonan perlindungan hak akses permanen. Meski permohonan tersebut dikabulkan, pihak pemerintah tetap berpeluang melanjutkan upaya hukum di tingkat pengadilan tinggi.

Pemerintahan saat ini dinilai menjalankan tindakan keras terhadap jurnalis melalui serangan verbal hingga gugatan hukum. Bahkan, ada dorongan resmi kepada Komisi Komunikasi Federal untuk mencabut izin siaran beberapa stasiun TV.

Gedung Putih sempat melontarkan sindiran humoris kepada para fotografer saat menyambut delegasi luar negeri di Oval Office. Pernyataan tersebut menyindir kondisi pers di China yang berada di bawah kendali ketat pemerintah.

Meski akses resmi telah dipulihkan, dilaporkan beberapa jurnalis masih mengalami penghalangan saat hendak meliput jamuan makan malam. Hambatan teknis di lapangan ini menunjukkan bahwa gesekan antara pers dan jurnalis belum sepenuhnya usai.

Pengacara media memperingatkan adanya kemungkinan Gedung Putih kembali mencabut izin peliputan sewaktu-waktu selama proses hukum berjalan. Ketidakpastian aturan main ini membuat organisasi berita tetap dalam posisi waspada.

Jamuan makan malam kenegaraan tersebut turut dihadiri oleh CEO Paramount Skydance, David Ellison, di tengah rencana merger media. Kehadiran tokoh industri hiburan ini memicu spekulasi mengenai arah kebijakan redaksi di masa depan.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya penyesuaian arah pemberitaan guna menjaga hubungan baik dengan pihak penguasa. Namun, pihak manajemen berjanji akan membentuk dewan independensi redaksi untuk menjamin netralitas jurnalistik.

Masa depan hubungan antara pers dan pemerintah AS diperkirakan tetap dinamis seiring berlanjutnya sidang pengadilan. Keputusan akhir hakim nantinya akan menjadi preseden penting bagi kebebasan pers di negara tersebut.