REGIONAL:
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung penanganan korban keracunan makanan di Batang pada hari Senin.
- Pemerintah menuntut investigasi kasus keracunan segera dituntaskan secara transparan sebagai bahan evaluasi bersama.
- Seluruh biaya pengobatan korban dijamin pemerintah dan penanganan kesehatan pasien menjadi prioritas utama.
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta investigasi dugaan keracunan makanan di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.
Gibran menyampaikan hal tersebut saat bertolak menuju Batang, Senin, untuk memastikan penanganan para korban berjalan optimal.
"Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat," ujar Gibran dikutip dari ANTARA, Senin.
Menurut Gibran, penyebab kejadian tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Namun, hasil investigasi nantinya harus disampaikan secara terbuka agar dapat menjadi bahan evaluasi.
![Para korban dugaan jeracunan makanan progranm makan bergizi gratis sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit di Batang, Rabu malam (23/9/2026). [ANTARA/Kutnadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/09/24/32313-korban-keracunan-mbg-batang.jpg)
"Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan, tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama," katanya.
Selain investigasi, Gibran meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, terutama dari sisi keamanan pangan.
Evaluasi meliputi pemenuhan standar higiene, waktu pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.
"Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki," ujar Gibran.
Di sisi lain, Gibran memastikan penanganan kesehatan korban menjadi prioritas. Pasien yang masih menjalani perawatan diminta mendapatkan pelayanan hingga pulih.
Korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga harus tetap mendapat akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
Pemerintah juga menjamin biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga. Karena itu, mekanisme pembiayaan diminta dipastikan berjalan di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani korban.
Gibran berharap hasil investigasi dan evaluasi kasus tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan sehingga program prioritas pemerintah tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan dan kualitas makanan.
TERPOPULER