Studi IESR: Menunda Transisi Energi Bisa Bikin Biaya Listrik ASEAN Lebih Mahal

Suara.com - Transisi energi di Asia Tenggara tidak hanya berhubungan dengan upaya menekan penggunaan energi fosil. Keputusan yang diambil oleh negara-negara ASEAN dalam beberapa tahun mendatang juga dapat menentukan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan.

Pemodelan yang dilakukan oleh Insititue for Essential Services Reform (IESR) bersama mitranya memperlihatkan bahwa jalur transisi energi yang lebih ambisius justru bisa menjadi pilihan dengan biaya sistem energi paling rendah dalam jangka panjang.

Melalui pemodelan tersebut, IESR membandingkan tiga skenario, di antaranya ada Best Policy Scenario (BPS), Delayed Policy Scenario (DPS), dan Current Policy Scenario (CPS). Ketiganya menyajikan tingkat ambisi yang berbeda dalam proses transisi energi ASEAN hingga tahun 2050.

MENTARI Grids Project Manager, IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menjelaskan skenario BPS menjadi jalur transisi paling ambisius sekaligus menawarkan biaya sistem energi jangka panjang paling rendah.

"Bukan cuma menawarkan jalur transisi yang paling ambisius, tapi BPS juga menawarkan jalur jangka panjang yang paling terjangkau," ujar Alvin dalam webinar bertajuk "From Chairship to Action: Advancing ASEAN's Energy Transition and Clean Technology Future" secara daring, pada Senin (21/9).

Dalam skenario tersebut, investasi justru perlu dilakukan lebih awal. Pemodelan menunjukkan kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) pada BPS mencapai puncak sekitar USD2.000 miliar pada tahun 2040.

Namun, investasi awal tersebut membuat ASEAN mengeluarkan biaya bahan bakar yang lebih rendah. Berbanding terbalik, skenario yang menunda pembangunan energi bersih justru membuat investasi digeser ke periode setelah tahun 2040 hingga mendekati tahun 2050.

Hal ini berarti biaya transisi tidak sekadar bertumpu pada besaran investasi awal. Pemilihan waktu ketika investasi itu dilakukan ikut memengaruhi biaya sistem energi secara keseluruhan.

Jalur yang Ditunda Justru Berisiko Lebih Mahal

Perbedaan biaya semakin jelas terlihat ketika ketiga skenario itu dibandingkan pada tahun 2050.

Dalam pemodelan IESR, Levelized Cost of Electricity (LCOE) pada BPS berada di kisaran 3 sen dolar AS per kilowatt-jam. Di sisi lain, DPS mencapai sekitar 5 sen dan CPS hampir 11 sen per kilowatt-jam.

Melihat angka tersebut, biaya listrik pada skenario kebijakan saat ini diprediksikan sekitar tiga kali lebih tinggi daripada skenario kebijakan paling ambisius.

Alvin menyebutkan bahwa BPS juga menghasilkan biaya listrik dan panas paling redah pada tahun 2050. Bahkan, biaya listrik pada skenario itu diproyeksikan hampir 70 persen lebih rendah dibandingkan CPS.

Perbedaan itu tersorot ketika ASEAN mulai mencoba menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Berdasarkan pemodelan IESR ini memberitahu bahwa tenaga surya menjadi sumber pembangkitan listrik terbesar dalam BPS. Sementara pada CPS, gas fosil masih menjadi sumber terbesar, disusul batu bara dan tenaga surya.

Perubahan tersebut menjadi semakin penting, mengingat kebutuhan listrik ASEAN terus mengalami peningkatan.

Post-Doctoral Researcher dari LUT University, Ashish Gulagi, membeberkan permintaan listrik ASEAN telah berkembang lebih dari 60 persen sepanjang tahun 2015 hingga 2025. Bahkan dalam beberapa dekade mendatang, lonjakan permintaan energi masih terus tumbuh sekitar 4—5 persen tiap tahunnya.

"Beda dengan wilayah lain yang biasanya cuma mengganti pembangkit listrik lama karena kebutuhan listriknya relatif stabil, wilayah ASEAN harus membangun pembangkit listrik baru sekaligus memperluas jaringan listriknya di saat yang bersamaan," jelas Ashish.

Ia menilai kondisi tersebut membuat ASEAN menghadapi tantangan berbeda. Kawasan ini tidak hanya perlu mengganti pembangkit lama dengan energi bersih, melainkan juga harus membangun kapasitas baru untuk memenuhi lonjakan permintaan.

Keputusan Dekade Ini Menentukan Arah Energi ASEAN

Pertumbuhan kebutuhan energi membuat keputusan yang diambil sekarang memiliki risiko jangka panjang.

Alvin menjelaskan tiga skenario dalam pemodelan mulai menunjukkan perbedaan yang siginifikan setelah tahun 2030. Maka dari itu, periode menuju 2030 ini menjadi fase krusial bagi arah transisi energi ASEAN.

"2030-an akan menjadi waktu yang paling menentukan bagi ASEAN dalam mengubah sistem energinya jadi lebih ramah lingkungan," ungkap Alvin.

Menurutnya, negara-negara ASEAN perlu mengambil keputusan transisi energi yang lebih berani untuk mencapai sistem energi netral karbon pada tahun 2050.

Senada dengan hal tersebut, Ashish juga mengatakan bahwa ASEAN tidak seharusnya mengikuti pola negara maju yang sebelumnya membangun sistem energi berbasis fosil sebelum bertransisi ke energi terbarukan.

ASEAN memiliki peluang untuk langsung memperluas penggunaan energi terbarukan bersamaan dengan memenuhi pertumbuhan kebutuhan energinya.

"Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) bisa langsung loncat beralih ke energi terbarukan, tanpa harus ketergantungan dulu terhadap bahan bakar fosil," tutur Ashish.

Adanya percepatan transisi ini bukan sekadar persoalan mengenai seberapa cepat energi fosil digantikan.

Bagi ASEAN, keputusan untuk membangun sistem energi bersih lebih awal juga berkaitan dengan bagaimana kawasan tersebut menghindari biaya bahan bakar dan risiko ketergantungan energi fosil dalam jangka panjang.

Penulis: Chairunisa