REGIONAL:
Suara.com - Kebutuhan listrik terus mengalami peningkatan membuat negara-negara di Asia Tenggara tidak lagi cukup hanya dengan menambah pembangkit energi. Jaringan yang mampu mengintegrasikan sumber listrik antarnegara juga menjadi bagian penting dalam proses transisi energi.
Melalui pemodelan Institute for Essential Services Reform (IESR), keterhubungan listrik regional menjadi salah satu bagian pentig untuk memperluas penggunaan energi terbarukan di ASEAN.
MENTARI Grids Project Manager, IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menjelaskan peningkatan konektivitas ini memungkinkan listrik dari berbagai sumber energi terbarukan untuk ditransmisikan dan diperdagangkan antarnegara.
Dalam skenario kebijakan paling ambisius, kapasitas transmisi antarnegara ASEAN dari pemodeln tersebut dapat meningkat hingga sekitar 60 gigawatt (GW).
Perdagangan listrik juga diproyeksikan mencapai sekitar 326 TWh per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan sekitar 42,5 TWh pada skenario kebijakan saat ini.
Menurutnya, peningkatan tersebut juga bisa membantu ASEAN mendapatkan listrik dengan biaya lebih rendah.
Namun, pembangunan jaringan regional bukan berarti setiap negara harus bergantung pada listrik dari negara lain.
Energi Terbarukan Tak Hanya Bertumpu pada Jaringan Regional
Post-Doctoral Researcher dari LUT University, Ashish Gulagi, menilai bahwa jaringan listrik dibutuhkan untuk mengirimkan listrik dari satu wilayah ke wilayah lain. Salah satu contoh yang ia beberkan adalah peluang pengiriman listrik tenaga air dari kawasan Mekong ke beberapa negara.
"Kita akan membutuhkan jaringan listrik, karena kita ini ingin menyalurkan listrik. Contohnya, listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di wilayah Sungai Mekong ke Indonesia, Malaysia, dan Singapura," paparnya.
Meskipun demikian, ia menekankan jaringan ini bukan faktor satu-satunya yang menentukan pemanfaatan energi terbarukan.
Menurut Ashish, sebagian besar negara di kawasan itu sebenarnya memiliki sumber energi terbarukan masing-masing yang bisa dioptimalkan. Jaringan regional nantinya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan ketika pasokan lokal tidak tersedia, khususnya pada waktu tertentu.
Dengan adanya pendekatan tersebut, pengembangan energi terbarukan dan jaringan listrik dapat berjalan bersamaan.
Negara tidak sekadar menunggu kepastikan pasokan dari negara lain, melainkan juga bisa memaksimalkan potensi energi yang tersedia di dalam negeri.
Namun, tantangannya justru timbul ketika kebutuhan tersebut mengalami peningkatan terkait permintan listrik ASEAN hingga 4—5 persen setiap tahunnya.
Ashish mengatakan bahwa kondisi ini menjadikan ASEAN harus menghadapi pekerjaan ganda. Kawasan harus terus-menerus menambah kapasitas pembangkit sekaligus memperluas jaringan listrik.
"Kawasan ASEAN harus membangun pembangkit listrik baru sekaligus memperluas jaringan listriknya secara bersamaan," kata Ashish.
ASEAN Power Grid Perlu Masuk Tahap Implementasi
Pandangan mengenai jaringan listrik regional kemudian tidak hanya berhenti pada pembangunan kabel ataupun saluran transmisi. Pengembangan ASEAN Power Grid (APG) juga memerlukan kerja sama antarnegara.
Undersecretary, Departement of Energy, Republic of Philippines, H.E. Felix W. B. Fuentebella, menyebut APG sebagai salah satu bagian penting dari kerja sama energi ASEAN.
Ia memandang bahwa interkoneksi listrik lintas negara dapat membantu diversifikasi sumber pasokan, mengoptimalkan sumber daya yang seelumnya tidak dimanfaatkan secara maksimal, sekaligus mendukung perdagangan listrik.
Namun, dalam penerapannya ternyata membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan.
Felix menyoroti pentingnya penyelarasan aturan dan regulasi, standar teknis yang kompatibel, pembiayaan yang mendukung, serta mekanisme kelembagaan untuk mendorong perdagangan listrik lintas negara.
Dalam kata lain, tantangan APG tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur secara fisik. Lebih dari itu, negara-negara ASEAN juga perlu menyeragamkan aturan agar listrik dapat benar-benar bergerak melintasi batas negara.
Bahkan Clean Energy Policy Manager dari EnergyLab Asia, Mardy Hout, mengusulkan kerja sama tersebut tidak hanya bertumpu pada proyek transmisi bilateral. Ia menawarkan konsep koridor energi bersih yang mengkombinasikan perdagangan listrik, investasi energi bersih, dan pengembangan industri.
Ia menilai negara-negara ASEAN memiliki keunggulan sumber energi yang berbeda. Kamboja memiliki potensi surya, Laos dengan tenaga airnya, sedangkan Vietnam memiliki potensi angin.
Mungkin dengan mengusulkan pembangunan satu koridor percontohan yang menghubungkan Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam sebagai contoh integrasi listrik sekaligus pengembangan industri.
Demikian, ASEAN Power Grid tidak lagi hanya dipandang sebagai jaringan untuk memindahkan listrik. Infrastruktur tersebut juga bisa menjadi penghubung bagi potensi energi terbarukan, perdagangan listrik, sekaligus kerja sama ekonomi antarnegara.
Namun, perlu ditekankan bahwa keberhasilan ini tetap bergantung pada kemampuan negara-negara ASEAN dalam mengubah kerja sama di atas kertas menjadi jaringan yang benar-benar berfungsi.
TERPOPULER