REGIONAL:
- DPR mendesak pemerintah menyelesaikan kemacetan parah sepanjang 12 kilometer di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
- Kemacetan selama empat bulan terakhir telah mengganggu aktivitas masyarakat sekitar pelabuhan.
- Instansi terkait diminta mengevaluasi total sistem operasional pelabuhan.
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mendesak pemerintah segera mencari solusi menyeluruh atas kemacetan panjang yang berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Edi, kemacetan yang telah berlangsung sekitar empat bulan itu bukan hanya menghambat kendaraan menuju pelabuhan, tetapi juga mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sepanjang jalur Ketapang.
Sorotan kembali muncul setelah sekitar 100 warga dari berbagai unsur masyarakat mendatangi kantor ASDP Cabang Ketapang.
Mereka mengeluhkan kemacetan yang terus berulang hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Antrean kendaraan bahkan sempat mencapai sekitar 12 kilometer.
“Ini sudah berlangsung berbulan-bulan, tentu kita harus lihat persoalannya secara utuh. Jangan hanya bicara kendaraan yang antre. Ada masyarakat yang setiap hari hidup dan beraktivitas di sekitar pelabuhan,” ungkap Edi dikutip Selasa (29/9/2026).
Edi meminta Kementerian Perhubungan, ASDP, dan pemerintah daerah duduk bersama mengevaluasi pola penanganan kemacetan yang selama ini dilakukan.
Evaluasi, kata dia, harus mencakup seluruh rangkaian operasional, mulai dari kapasitas pelabuhan, pengaturan kendaraan sebelum masuk pelabuhan, proses boarding, bongkar muat, kesiapan kapal, hingga pengaturan arus kendaraan di jalan menuju Ketapang.
Di sisi lain, Edi menilai persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) tetap harus ditertibkan. Namun, penindakan terhadap kendaraan ODOL tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban atas kemacetan yang terus berulang.
“Kalau macetnya terus berulang, berarti ada sistem yang harus kita benahi,” ujarnya.
Edi menegaskan Pelabuhan Ketapang memiliki peran penting dalam pergerakan orang dan distribusi barang antara Jawa dan Bali. Karena itu, kelancaran operasional pelabuhan harus tetap berjalan tanpa mengorbankan akses masyarakat di sekitarnya.
“Pemerintah harus hadir memastikan dua-duanya berjalan, pelayanan penyeberangan lancar dan masyarakat juga tidak kehilangan aksesnya,” pungkasnya.
TERPOPULER