-
Sikap Wapres Gibran mengindikasikan kekuasaan Presiden Prabowo di tingkat elit belum sepenuhnya terkonsolidasi.
-
Prabowo memprioritaskan cakupan menyeluruh, sementara Gibran menginginkan target sasaran khusus warga termiskin.
-
Imbauan Wapres agar siswa membawa bekal melatarbelakangi polemik pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
Suara.com - Viral Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta siswa membawa bekal sendiri dan jangan makan MBG dinilai mengungkap friksi kebijakan di tubuh pemerintah. Perbedaan mendasar ini menandakan konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto di ranah elit politik belum sepenuhnya solid.
Peneliti senior Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad menilai Wapres menginginkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terfokus hanya pada warga termiskin. Pendekatan tersebut bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo yang mewajibkan seluruh pelajar menerima bantuan makanan tanpa terkecuali.
Sudut pandang berbeda ini juga menyasar skema eksekusi di lapangan. Gibran mendorong pemberdayaan kantin dan dapur warga lokal, sedangkan skema berjalan justru memakai dapur terpusat berbasis jajaran militer dan kepolisian.

"Ternyata presiden dan wakil presiden memiliki pandangan yang berbeda soal implementasi program MBG. Wapres menginginkan target MBG hanya pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah, sementara presiden ingin semua diberi makan," ujar Saidiman dalam akun Twitternya yang dikutip Suara.com, Rabu (30/9/2026).
Menurutny, Gibran ingin pelaksanaan MBG melibatkan dapur-dapur warga di sekitar sekolah seperti kantin sekolah, sementara pelaksanaannya justru menggunakan konsep dapur terpusat yang sebagian besarnya dikelola militer dan polisi.
"Wapres ingin pelaksanaan MBG melibatkan dapur-dapur warga di sekitar sekolah seperti kantin sekolah, sementara pelaksanaannya justru menggunakan konsep dapur terpusat yang sebagian besarnya dikelola militer dan polisi."
"Ungkapan Wapres pada korban MBG ini, lalu pidato ketua Demokrat tentang demokrasi, juga pernyataan Ketua PAN mengenai MBG adalah gejala politik yang penting dibaca dalam satu tarikan nafas."
Sebelumnya, Gibran meminta investigasi terhadap dugaan keracunan di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
"Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat. Bahwa penanganan kesehatan korban menjadi prioritas pemerintah," katanya di Batang, Jawa Tengah, Senin.
Hal itu disampaikan Wapres saat meninjau penanganan korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD Limpung, Kabupaten Batang, Senin (28/9).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis serta keluarga memperoleh kepastian terkait penanganan pascakejadian.
Ia mengatakan pasien yang masih menjalani perawatan diminta tetap mendapatkan pelayanan hingga kondisinya pulih sedangkan korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga harus memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
Pemerintah juga memastikan biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga dan mekanisme pembiayaan agar berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani pasien.
Terkait penyebab kejadian itu, Gibran mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga seluruh pihak terkait diminta mempercepat investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian secara ilmiah.
"Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama," katanya.
Menurut dia, hasil investigasi itu nantinya tidak hanya penting untuk mengetahui penyebab kejadian tetapi juga menjadi dasar evaluasi pelaksanaan program MBG.
Wapres juga meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh terutama terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
"Evaluasi mencakup pemenuhan standar higiene, proses pengolahan makanan, waktu penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki," katanya.
Dalam meninjau penanganan korban dugaan keracunan makanan di RSUD Limpung, Kabupaten Batang, Wapres Gibran didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.