Soroti Netralitas Polri, PDIP Warning Kapolri Baru Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Suara.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan, bahwa partainya menyambut positif langkah strategis Presiden Prabowo dalam merestrukturisasi pimpinan Polri.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri," kata Hasto di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Bagi PDIP, pergantian pimpinan kepolisian tidak boleh dimaknai sekadar rotasi jabatan atau pergeseran figur semata, melainkan harus menjadi momentum penyegaran dan penataan institusi secara menyeluruh agar tetap berpegang teguh pada koridor konstitusi.

"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa agenda reformasi Polri di bawah nakhoda baru harus benar-benar menyentuh aspek substansial.

Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain independensi proses penyidikan, transparansi penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional, perlindungan HAM dan demokrasi, hingga peningkatan akuntabilitas Divisi Propam serta pengawasan eksternal.

"Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi," katanya.

Selain itu, Hasto turut memberikan apresiasi dan catatan khusus atas komitmen yang dipaparkan Komjen Suyudi saat berhadapan dengan anggota DPR, terutama mengenai fenomena penegakan hukum yang kerap menjadi perhatian publik luas.

"Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral, no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, indikator utama keberhasilan pimpinan Polri yang baru tidak bisa hanya diukur dari aspek administratif atau banyaknya program kerja semata, melainkan dari tingkat kepercayaan publik dan kepastian hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kedekatan politik.

"Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas disetujuinya Komjen Suyudi oleh DPR RI sebagai Kapolri baru.

"Selamat bekerja untuk Kapolri baru. PDI Perjuangan berharap momentum ini benar-benar menjadi awal penguatan profesionalitas Polri, supremasi hukum, serta kehadiran kepolisian yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.