Menakar 'Soft Landing' Jenderal Sigit dan Langkah Prabowo Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi

Suara.com - Di tengah proses pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bergulir di DPR, kebersamaan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden Prabowo Subianto di Lubang Buaya, Kamis (1/10/2026), menjadi sorotan.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai proses pergantian pucuk pimpinan kepolisian yang berujung pada pelantikan Sigit sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bentuk kompromi politik yang halus.

Menurut Ridho, langkah tersebut berbeda dengan pola pencopotan pejabat lain yang sempat menimbulkan turbulensi. Ia menilai perlakuan terhadap Sigit cukup berbeda dengan pola pencopotan eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

"Artinya tidak serta-merta diganti kayak Purbaya kemarin, kasusnya Purbaya diganti karena ada turbulensi di Bea Cukai dan tidak mau membantu dana, gitu kan? Tapi akhirnya tadi itu ada soft landing, lah bahasanya. Kan tidak terlalu kasar landing-nya," kata Ridho kepada Suara.com, Kamis (1/10/2026).

Kebersamaan Prabowo dan Sigit saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya berlangsung bersamaan dengan proses persetujuan Kapolri baru di DPR. Menurut Ridho, momentum tersebut menjadi sinyal adanya komunikasi politik yang cair sebelum pelantikan resmi dilakukan.

"Ya nyatanya kan pada saat Sigit disetujui, nyatanya posisinya mereka masih berduaan itu kan di Lubang Buaya? Ya artinya pasti sudah ada lah win-win solution di antara para elite itu sebagai solusi moderatnya lah, solusi jalan tengahnya. Pasti lah itu," ujarnya.

Prabowo Disebut Ingin Kurangi Pengaruh Jokowi

Ridho mengaitkan dinamika tersebut dengan perubahan peta kekuasaan di lingkaran kabinet. Menurutnya, langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari strategi Presiden Prabowo untuk menata ulang konfigurasi politik di tubuh pemerintahannya.

"Nah, dalam konteks Sigit ini kan ya tentu mungkin Prabowo ingin mencoba untuk menjadi presiden yang independen, mengurangi peran-peran Jokowi, gitu kira-kira ya," tandasnya.

Ridho menjelaskan, pemberhentian atau pergeseran posisi pejabat strategis seperti Kapolri hingga jajaran menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Momentum tersebut, menurut dia, juga dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan kepada publik mengenai arah kepemimpinan nasional yang lebih mandiri.

"Ya, ingin membangun kesan kepada publik lah bahwa saya ini ya presiden yang juga tanpa pengaruh mantan presiden atau kekuatan politik yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti rotasi sejumlah figur kunci di kabinet sebagai bagian dari pergeseran peta pengaruh politik. Fenomena tersebut, menurut Ridho, mengindikasikan adanya konsolidasi kekuasaan di lingkungan internal Istana.

"Kemudian Pratikno diganti, Sigit diganti, lagi-lagi kalau dari perspektif politiknya membaca peta kekuasaannya, Prabowo mulai bersih-bersihlah pengaruh geng Solo, gitu ya. Apalagi sekarang Gibran kan sedang dalam proses penyelesaian kasus ijazahnya di MK," paparnya.

"Jadi dari perspektif politiknya, ini bagian dari upaya presiden untuk menghilangkan pengaruh atau kekuatan di kabinetnya dari geng Solo," tambahnya.