REGIONAL:
- DPR RI menjadwalkan mediasi antara pengusaha dapur MBG dan Kepala BGN pekan depan.
- AMBGN melaporkan penangguhan 13.000 dapur yang berdampak serius pada kerugian finansial dan tekanan utang para mitra.
- Para mitra menuntut kejelasan tanggung jawab serta klarifikasi publik dari BGN terkait insiden dugaan keracunan makanan.
Suara.com -
DPR RI bakal memediasi para pengusaha dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas penangguhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan setelah para mitra yang tergabung dalam Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia (AMBGN) menyampaikan keluhan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan DPR akan memfasilitasi pertemuan tersebut. DPR berharap persoalan yang dihadapi para mitra dapat diselesaikan bersama BGN.
"Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal SPPG itu nah minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN dengan Pak Sudaryono. Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang di alami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik," kata Saan.
Saan mengatakan jadwal pertemuan masih akan dicocokkan antara DPR, BGN, dan presidium mitra.
"Nanti kita waktunya nanti kita kasih dari kesekjenan nanti kita apa yang apa waktu pertemuan antara pimpinan DPR dengan Pak Sudaryono dengan presidium nanti waktunya menyusul ya. Karena itu harus kita cocokkan juga," imbuhnya.
Sebelumnya, AMBGN mengeluhkan penangguhan operasional sejumlah dapur SPPG yang dinilai berdampak serius terhadap kondisi keuangan para mitra.
Ketua Umum AMBGN sekaligus Koordinator Aksi, Sawaluddin Aweng, mengatakan para mitra telah mengeluarkan modal besar untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Mereka mengeluarkan uangnya miliaran rupiah untuk membangun dan mensukseskan program prioritas presiden yang namanya makan bergizi gratis," kata Sawaluddin.
Menurut Sawaluddin, sekitar 13.000 dapur saat ini tidak beroperasi atau ditangguhkan. Ia menyebut total investasi para mitra mencapai puluhan triliun rupiah.
"Saya ingin katakan kepada Republik ini, rakyat Indonesia hari ini ada menitipkan pesannya kepada saya untuk sampaikan kepada negara ini bahwa ada 26.000, 26 triliun yang sudah kami investasikan. Uang rakyat, Pak," ujarnya.
Ia mengatakan banyak mitra bahkan rela berutang untuk membangun fasilitas dapur SPPG.
"Karena apa? Untuk mewujudkan cita-citanya, mendukung Presiden Prabowo dalam mensukseskan program makan bergizi gratis ini, menyiapkan fasilitas yang namanya dapur SPPG. Mereka rela berhutang, Pak," katanya.
Penangguhan operasional, menurut dia, membuat para mitra kini menghadapi tekanan dari penagih utang.
AMBGN juga mempersoalkan penangguhan dapur setelah muncul insiden dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Krena itu, mereka meminta BGN memberikan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab dalam hubungan kemitraan serta menyampaikan klarifikasi kepada publik.
"Tolong BGN kasih klarifikasi ke rakyat, pimpinan DPR kasih klarifikasi ke rakyat. Jangan kami dituduh. Kami pembela presiden, kami pembela pemerintahan. Kami ingin kepastian dari proses ini," katanya.
TERPOPULER