Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil

Suara.com - Pelantikan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dinamika internal di Kementerian Keuangan.

Pengangkatan mantan Direktur Jenderal Anggaran yang sempat dicopot pada era Menkeu sebelumnya tersebut dinilai sebagai langkah taktis untuk membangun soliditas tim di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, menilai rekam jejak kerja sama yang panjang di lingkungan internal kementerian menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan tersebut.

"Saya termasuk berpikir positif saja. Suahasil Nazara (Menkeu) tentu juga ingin punya tim yang solid dan dapat bekerja sama dengan kompak," kata Sri kepada Suara.com, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Sri, pencopotan Luky ketika masih menjadi Dirjen Anggaran dapat menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap kinerja Luky antara Purbaya dan Suahasil.

"Luky Afirman selaku Dirjen Anggaran dimata Purbaya (Menkeu sebelumnya) mungkin kinerjanya tidak optimal. Setidaknya belum sesuai dengan harapan Purbaya," ucapnya.

Namun, Sri menegaskan pengangkatan Luky sebagai Wamenkeu merupakan kewenangan Presiden. Dalam praktiknya, keputusan tersebut juga disebutnya tidak terlepas dari koordinasi dengan Menkeu sekarang yang akan bekerja bersama pejabat yang dilantik.

Ia melihat ada kemungkinan Suahasil justru menilai pengalaman Luky dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam posisi barunya.

Terlebih, Suahasil disebut telah lama bekerja di lingkungan Kemenkeu sehingga memahami rekam jejak dan kemampuan Luky.

"Bisa saja Luky Afirman dianggap oleh Suahasil dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam posisinya sebagai Wamenkeu. Sehingga Suahasil mendukung pengangkatan Wamenkeu oleh Presiden," ucapnya.

"Sependek saya tahu, Suahasil sudah lama bekerja sama di Kemenkeu. Jadi Suahasil tahu betul kinerja Luky," katanya menambahkan.

Di sisi lain, Sri menyatakan bahwa pergantian personel di jajaran pimpinan Kemenkeu tidak serta-merta dipandang akan mengubah arah kebijakan fiskal pemerintah.

Menurutnya kebijakan Suahasil sejauh ini tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya.

"Saya melihat kebijakan Menkeu tidak berbeda nyata dengan Menkeu sebelumnya," tuturnya.

Ruang fiskal yang terbatas menjadi persoalan utama yang tetap dihadapi pemerintah. Kondisi tersebut berlangsung ketika kebutuhan belanja sektoral masih besar, sehingga pemerintah diperkirakan tetap mempertahankan kebijakan efisiensi dalam pengelolaan APBN.

"Dengan ruang fiskal yang terbatas, APBN yang terbatas dan di sisi lain pengeluaran sektoral cukup besar, dalam kondisi ini "efiensi" akan tetap dilakukan oleh Pemerintah (Kemenkeu)," kata dia.

Dalam kondisi tersebut, Sri bilang sejumlah program pemerintah tetap akan memperoleh prioritas anggaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut masih menjadi program yang akan dipertahankan.

Konsekuensinya, keterbatasan ruang fiskal berpotensi membuat pos anggaran lain harus menyesuaikan. Ia menilai anggaran sektoral maupun dukungan fiskal kepada pemerintah daerah dapat kembali menghadapi tekanan ketika pemerintah mempertahankan pembiayaan program prioritas tersebut.

"Anggaran sektoral dan bantuan anggaran untuk daerah, provinsi dan kabupaten/kota, tetap "dikorbankan" untuk mendukung program prioritas pemerintah khususnya MBG dan KDMP," pungkasnya.