REGIONAL:
- Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyatakan bahwa perluasan peran TNI di ranah sipil melemahkan profesionalisme militer dan mengancam demokrasi.
- Imparsial menyoroti sejumlah masalah seperti mandeknya reformasi peradilan militer, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, serta kultur kekerasan.
- Imparsial mendesak Presiden, DPR, dan Panglima TNI segera menghentikan ekspansi teritorial serta menuntaskan seluruh agenda reformasi pertahanan.
Ketiga, mendesak Panglima TNI melakukan reformasi menyeluruh terhadap pendidikan, pembinaan, dan pengawasan prajurit untuk menghapus kultur kekerasan, senioritas yang eksesif, serta berbagai praktik yang bertentangan dengan disiplin militer, hukum, dan HAM.
“Reformasi ini harus disertai penguatan mekanisme akuntabilitas dan kontrol sipil terhadap TNI,” kata Ardi.
Empat, mendesak Presiden dan pemerintah menghentikan perluasan peran TNI di ranah sipil, termasuk penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil serta pelibatan TNI dalam urusan pembangunan dan pelayanan publik yang bukan merupakan tugas pertahanan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“TNI harus dikembalikan secara tegas pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara,” kata Ardi.
Kelima, Imparsial mendesak penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan serta anggaran pertahanan, termasuk dalam pengadaan alutsista, pembentukan satuan baru, dan kebijakan strategis TNI.
Pengawasan DPR dan kontrol sipil harus diperkuat sebagai manifestasi dari supremasi sipil.
Keenam, menempatkan kesejahteraan prajurit sebagai bagian integral dari reformasi pertahanan, melalui peningkatan penghasilan, perumahan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi keluarga prajurit, yang berjalan seiring dengan modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme TNI.
Ketujuh, mendesak Presiden membentuk mekanisme khusus untuk menuntaskan agenda reformasi TNI yang tertunda sejak Reformasi 1998, dengan memastikan TNI benar-benar tunduk pada supremasi sipil, hukum, demokrasi, dan HAM, serta tidak digunakan untuk menjalankan agenda politik atau kepentingan kekuasaan pemerintah.
TERPOPULER