Bantu Warga Daftar Bansos, TNI-Polri hingga Penyuluh Pertanian Dilibatkan jadi Agen Perlinsos

Suara.com - Pemerintah terus memperkuat Perlinsos Digital sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 2027.

Dalam proses tersebut, pemerintah menyiapkan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, terutama warga yang tidak memiliki telepon pintar atau tidak terbiasa menggunakan aplikasi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keterlibatan agen dibutuhkan agar digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya menjangkau masyarakat yang memiliki akses teknologi.

Luhut menyebut masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, seperti kawasan pegunungan dan perkampungan, berpotensi mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Karena itu, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur untuk membantu proses pendataan hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).

"Supaya yang di gunung-gunung sana, di kampung-kampung itu, yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI-Polri itu turun. Jadi itu menunjukkan keadilan," kata Luhut usai rapat RTM di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).

Menurut Luhut, proses tersebut tidak hanya melibatkan TNI dan Polri. Pemerintah juga akan menggerakkan unsur lain yang memiliki jaringan hingga ke masyarakat.

"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," ujarnya.

Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keberadaan Agen Perlinsos penting untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki perangkat yang mendukung pendaftaran secara digital.

"Kita harapkan nanti agennya akan lebih banyak lagi. Karena agennya penting sekali. Tidak semua masyarakat kita punya handphone. Tidak punya handphone yang smart, yang bisa men-download aplikasi," kata Tito.

Tito mengatakan semakin banyak agen yang membantu masyarakat, proses validasi data penduduk dapat dilakukan lebih luas dan cepat.

"Ini dibantu oleh agen-agen ini. Jadi makin banyak agen, ini akan pergerakan akan semakin cepat lagi untuk validasi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Penguatan Perlinsos Digital dilakukan seiring rencana pemerintah menguji coba penyaluran bansos dalam bentuk tunai pada kuartal I-II 2027.

Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menyempurnakan data penerima bansos agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Setelah proses pemutakhiran selesai, pemerintah akan mulai menguji mekanisme penyaluran bansos tunai pada awal 2027.

Dengan demikian, proses pendaftaran digital dan pemutakhiran data saat ini menjadi bagian dari persiapan menuju perubahan mekanisme penyaluran bansos tersebut. Pemerintah tetap perlu melakukan verifikasi dan pemadanan data sebelum seseorang ditetapkan sebagai penerima bantuan.