REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak sivitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) ikut mengambil peran dalam perluasan perlindungan sosial (Perlinsos), terutama dengan membantu pemerintah memperbaiki akurasi data dan menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan sosial.
Ajakan itu disampaikan Gus Ipul saat memberikan kuliah umum bertema “Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Sosial” di Ruang Sidang Senat, Gedung Rectorate and Research Center UNP, Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/10/2026).
Gus Ipul tiba sekitar pukul 09.45 WIB didampingi Rektor UNP Krismadinata, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Syaifullah, jajaran Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri Sosial. Memasuki ruang senat, ia disambut jajaran pimpinan universitas dan perwakilan organisasi kemahasiswaan.
Kuliah umum dimoderatori Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial UNP Zikri Alhadi. Dalam paparannya, Gus Ipul membahas amanat Pasal 34 UUD 1945. Menurutnya, perlindungan sosial tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong keluarga miskin agar berdaya dan mencegah kemiskinan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Jalan yang paling terpuji dan teruji yaitu pendidikan,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan pemerintah menjalankan tiga pendekatan dalam menangani kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan dan perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan, serta mencegah transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Pendekatan terakhir salah satunya diwujudkan melalui Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Gus Ipul mengatakan anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat datang dengan beragam persoalan, mulai dari putus sekolah, persoalan kesehatan dan psikososial, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, Sekolah Rakyat memadukan pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan.
“Sekolah Rakyat ini khusus untuk yang miskin. Maka di sini tidak ada tes akademik. Mahasiswa-mahasiswa UNP ini bersyukurlah, kalian sudah luar biasa diseleksi lewat akademik bisa sampai sini. Di Sekolah Rakyat, pokoknya miskin, memenuhi syarat, masuk,” kata Gus Ipul.
Suasana kuliah umum beberapa kali mencair saat Gus Ipul menyelipkan kelakar dan berinteraksi dengan moderator maupun peserta, termasuk ketika membahas desil dan digitalisasi perlindungan sosial.
Menurut Gus Ipul, berbagai upaya tersebut harus dimulai dari data yang akurat. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan untuk mempertajam sasaran program sosial.
“Kalau kita ingin tepat sasaran, datanya harus akurat. Itu dulu kata kuncinya. Tidak sekadar data, tapi data yang bisa dibaca, data yang bisa dipahami, dan kemudian menjelaskan dengan baik kondisi objektif dari setiap keluarga dan individu,” kata Gus Ipul.
Data yang akurat juga membantu pemerintah membaca kondisi yang tidak terlihat dari angka secara umum. Salah satunya, penurunan kemiskinan yang ternyata belum merata antara perkotaan dan perdesaan.
“Ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya, kemiskinan turun. Kita selalu bicara kemiskinan turun. Tapi penurunan itu seperti apa? Kita elaborasi. Ternyata penurunannya itu tidak merata antara kota dengan desa,” ujarnya.
Gus Ipul menyebut, dari hampir 500 ribu penduduk yang keluar dari kemiskinan pada periode September 2025 hingga Maret 2026, sekitar 350 ribu berada di wilayah perkotaan sementara di desa hampir tidak bergerak. Jika disederhanakan, dari setiap 10 orang yang keluar dari kemiskinan, sekitar delapan berada di kota dan dua di desa.
"Jadi ada ketimpangan penurunan. Kemiskinan antara kota dan desa. Jadi ini contoh-contoh ya. Bagaimana data ini bisa membuat kita lebih bisa melihat realitas dan kemudian menuntun kita untuk intervensi. Yang mana dulu dan apa dulu? Mana yang perlu perlindungan sosial, mana yang memerlukan pemberdayaan? Ini semua harus terhubung satu dengan yang lainnya,” kata Gus Ipul.
Lantaran itu, Gus Ipul mengajak sivitas akademika UNP ikut membantu pembaruan data dan memperluas akses masyarakat terhadap Perlinsos.
Pemerintah membuka jalur partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data, antara lain melalui aplikasi Cek Bansos untuk menyampaikan usul dan sanggah. Pemerintah juga tengah mengembangkan Perlinsos Digital untuk pendaftaran dan registrasi ulang penerima bantuan sosial.
“Saya undang seluruh dosen, seluruh pimpinan UNP dan mahasiswa, bantu kami untuk memperoleh data yang akurat. Kita buka partisipasi masyarakat. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan jalur pemerintah,” katanya.
Menurut Gus Ipul, perluasan layanan digital masih menghadapi tantangan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengaksesnya. Ada yang tidak memiliki smartphone, tidak memahami cara mendaftar, hingga belum percaya diri melakukan pendaftaran sendiri.
Karena itu, Gus Ipul mengajak sivitas akademika UNP menjadi Agen Perlinsos dan membantu masyarakat mulai dari lingkungan terdekat.
“Semua bisa jadi Agen Perlinsos. Untuk siapa? Terdekatnya dulu, tetangganya, saudaranya yang dikenal dulu saja, enggak usah yang jauh-jauh. Bantu masukkan data-datanya supaya mereka bisa terekam dalam layanan digital,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan Agen Perlinsos hanya membantu masyarakat mengakses sistem, bukan menentukan kelayakan penerima bansos. Penentuan kelayakan tetap melalui verifikasi dan pemadanan data, sementara masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan sanggahan jika hasilnya tidak sesuai dengan kondisi faktual.
Pembenahan data dan perluasan Perlinsos, lanjut Gus Ipul, pada akhirnya harus mendorong perubahan kondisi keluarga. Bansos menjadi penyangga, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan agar keluarga tidak terus bergantung pada bantuan.
“Setelah diberi bansos, maka mereka harus didorong untuk berdaya, lalu berikutnya menjadi keluarga yang memilih tidak bergantung kepada bansos. Bansos itu sementara, berdaya itu yang selamanya,” katanya.
Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga mengapresiasi keterlibatan UNP dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. UNP telah menyediakan fasilitas pembelajaran sekaligus menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Padang Pariaman.
Keterlibatan tersebut menjadi salah satu bentuk peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya melalui pendidikan dan riset, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal.
“Ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah, termasuk akademisi, dunia kampus. Mereka yang tersisih, mereka yang papa, mereka yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, inilah PR kita bersama. Saya minta bantuan dan sekaligus berharap untuk kolaborasi dengan UNP,” kata Gus Ipul.***
TERPOPULER