Siapa Tonny Tesar? Anggota DPR Fraksi Nasdem Diisukan Usul Pemakzulan Gibran

Suara.com - Nama legislator asal Papua Tonny Tesar mendadak menyita perhatian publik setelah namanya masuk dalam dokumen usulan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Partai Nasdem tegas melabeli kabar burung tersebut sebagai informasi palsu yang tidak berdasar.

Anggota Komisi XIII DPR RI ini menjadi satu-satunya nama pengusul yang tertera dalam wacana peninjauan kembali jabatan wapres tersebut. DPP Partai Nasdem mendesak pemanggilan internal untuk mengonfirmasi keabsahan keterlibatan kadernya dalam draf viral tersebut.

Eksistensi Tonny di panggung politik nasional membawa rekam jejak panjang dari tanah Kelautan Yapen. Pengalaman eksekutif dan legislatif menjadi modal utamanya bertugas di Senayan periode 2024–2029.

Lahir di Serui pada 6 November 1958, pria berdarah Papua ini menuntaskan pendidikan tingkat sarjananya di Universitas Cenderawasih. Karier politiknya diawali saat terpilih menjadi legislator Senator DPD RI mewakili Provinsi Papua.

Kiprahnya di lembaga senator pusat berlangsung selama dua periode berturut-turut sejak 2004 hingga pertengahan 2012. Ia kemudian memutuskan melepaskan kursi DPD demi bertarung dalam pilkada daerah di kampung halamannya.

Karier kepemimpinannya makin bersinar saat memenangi kontestasi dan menjabat Bupati Kepulauan Yapen selama dua periode penuh. Masa baktinya memimpin daerah kepulauan tersebut membentang sejak 2012 hingga berakhir pada 2022.

Keberhasilan mengelola daerah membawanya melenggang mulus menuju Senayan lewat jalur Pemilu legislatif melalui Fraksi Partai Nasdem. Saat ini ia memegang mandat di Komisi XIII yang membidangi sektor regulasi, reformasi hukum, serta hak asasi manusia.

Sebagai wakil rakyat di Komisi XIII, Tonny aktif mengawasi berbagai persoalan di bidang sosial, keagamaan, hingga kesetaraan gender. Ia dikenal vokal menyuarakan keadilan tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Awal Oktober 2026 lalu, ia secara terbuka mengritik dugaan praktik keistimewaan fasilitas bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong. Menurutnya hak seluruh warga binaan pemasyarakatan wajib disetarakan tanpa memandang status sosial maupun kekayaan.

Sorotan publik menguat saat sebuah berkas pengajuan pemberhentian Gibran beredar luas di berbagai jejaring media sosial. Dokumen itu mencantumkan nama Tonny Tesar sebagai pemrakarsa tunggal agar pimpinan DPR segera memproses pemakzulan.

Sikap tegas langsung ditunjukkan petinggi Partai Nasdem dengan membantah keterlibatan partai maupun kadernya dalam lembaran wacana tersebut. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah keras keberadaan usulan pemakzulan dari partainya.

“Hoaks, hoaks. Enggak ada, enggak ada,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Petinggi Nasdem Saan Mustopa menegaskan partainya masih mencermati perkembangan terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi soal keabsahan berkas ijazah Gibran. Nasdem memilih berhati-hati sebelum menentukan arah politik dan memanggil Tonny untuk klarifikasi.

Isu pemakzulan ini berakar dari bergulirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan sengketa dokumen ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Penyebaran dokumen sepihak yang mencatut nama legislator Papua ini beredar di tengah pembahasan hukum putusan MK tersebut.