- Guru Besar UGM Sri Raharjo menyatakan model prasmanan Makan Bergizi Gratis tidak otomatis mengurangi sisa makanan siswa.
- Sistem prasmanan memudahkan pengelolaan makanan berlebih yang belum dibagikan dibandingkan dengan menggunakan wadah kotak ompreng.
- Penerapan model prasmanan berpotensi menambah beban biaya, fasilitas, serta waktu persiapan bagi pihak sekolah.
Suara.com - Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Raharjo, menyebut bahwa model prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak otomatis mengurangi sisa makanan.
Menurutnya jumlah makanan yang terbuang tetap bergantung pada kemauan siswa untuk mengonsumsi makanan yang disediakan.
"Kan yang menyebabkan makanan berlebih atau sisa itu kan satu, siswanya sendiri mungkin tidak berselera atau tidak mau makan. Sehingga kan itu mau dikasihkan dalam bentuk kotakkan atau mau prasmanan, kalau anaknya tidak mau makan kan ya tetap itu akan menjadi lebih," kata Sri kepada Suara.com, Jumat (9/10/2026).
Meski demikian, Sri melihat keunggulan prasmanan ada pada kemudahan penanganan makanan berlebih yang belum dibagikan kepada siswa.
Dalam sistem ompreng, makanan sudah terlanjur diporsikan sehingga lebih sulit untuk dipanaskan kembali. Sementara dalam sistem prasmanan, makanan yang masih tersimpan dalam wadah besar dapat lebih mudah dikelola.
Menurut Sri, keunggulan tersebut membuat model prasmanan lebih menjanjikan dari sisi penyelamatan makanan berlebih. Namun, persoalan berikutnya adalah siapa yang harus menanggung penyediaan fasilitas untuk menyajikan makanan dalam jumlah besar di sekolah.
Peralatan untuk menampung nasi, sayur, dan lauk dalam kondisi hangat membutuhkan tempat serta sarana pendukung. Jika kebutuhan itu dibebankan kepada sekolah, pelaksanaan MBG berpotensi menambah pekerjaan dan biaya yang harus ditanggung satuan pendidikan.
"Kalau kemudian ditimpakan pada pihak sekolah harus sediakan itu ya akan menambah beban bagi sekolah yang jujur repot, kan gitu?" ujarnya.
Sri turut mempertanyakan efektivitas penerapan prasmanan apabila proses memasak tetap dilakukan secara terpusat di SPPG, kemudian makanan diangkut ke sekolah untuk dibagikan. Menurutnya, pola tersebut tak membuat pelaksanaan program lebih efisien.
"Ya ini bisa dipahami karena pemerintahnya, kebijakan dari BGN-nya itu sudah terlanjur kontrak dengan SPPG, kan. SPPG tetap harus beroperasi," ucapnya.
Persoalan lain yang perlu diperhitungkan adalah waktu persiapan prasmanan di sekolah. Penataan tempat, peralatan, dan pembagian makanan berpotensi bersinggungan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Sehingga sekolah perlu memiliki pengaturan waktu yang jelas agar pelaksanaan program tidak mengganggu aktivitas pendidikan.
Ia menambahkan, keberhasilan penerapan model prasmanan bergantung pada kesiapan masing-masing sekolah. Ketersediaan tempat dan tenaga untuk mengatur penyajian menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan sebelum model tersebut diterapkan lebih luas.