Keresahan Publik Diabaikan, Sosiolog UGM Khawatir Masyarakat Berubah Jadi Apatis dan Marah

Suara.com - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi dan politik yang kian mengkhawatirkan.

Berbagai persoalan mendasar, seperti meningkatnya angka pengangguran, melebar­nya ketimpangan, hingga ketidakpastian hukum, dinilai tidak direspons secara serius oleh pimpinan tertinggi negara.

Situasi tersebut dinilai kian diperparah oleh sikap pemerintah yang cenderung mengabaikan keresahan dan kritik yang berkembang di tengah masyarakat.

"Di antara sekian banyak spektrum perjalanan di dalam sejauh ini menggambarkan memang kritik yang muncul ke publik dan ada banyak hal-hal yang telah menjadi bagian di dalam keresahan publik, itu nampaknya tidak direspons secara serius oleh presiden," kata Arie, Jumat (9/10/2026).

Arie turut menyoroti kinerja lembaga legislatif pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap gagal menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang (check and balances).

Minimnya kekuatan oposisi di parlemen berisiko menggerus nilai-nilai demokrasi secara perlahan sekaligus memicu ketidakpercayaan publik.

"Jika orang atau publik tidak percaya pada parlemen, itu juga lonceng kematian buat demokrasi," tegasnya.

Lumpuhnya fungsi agregasi dan artikulasi di DPR membuat berbagai kebijakan bermasalah dinilai dapat lolos tanpa pengawasan ketat. Kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk kemunduran karena parlemen membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol yang memadai.

"Saya tidak tahu ada apa ini gitu ya, tapi formasi kekuasaan yang sekarang terjadi luput ya dari fungsi-fungsi check and balances yang mestinya dikerjakan oleh parlemen," ujarnya.

Selain menyoroti fungsi parlemen, Arie mengecam meningkatnya aksi teror, intimidasi, pembatasan ruang sipil, hingga kriminalisasi terhadap kelompok kritis, seperti mahasiswa, akademisi, dan aktivis.

"Jika kritik ini justru diikuti atau dibalas, direaksi dengan pembatasan, terrorizing, kriminalisasi, dan seterusnya, maka ini situasi tidak akan makin membaik, tapi justru makin memburuk," ucapnya.

Menurut Arie, tekanan terhadap kelompok kritis sangat berbahaya karena mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tidak memiliki agenda politik praktis untuk merebut kekuasaan. Ia menilai gelombang protes yang terjadi merupakan respons atas kebuntuan saluran aspirasi formal.

Arie mengimbau pemerintah agar tidak alergi terhadap masukan publik dan segera mengevaluasi kebijakan yang bermasalah. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang memicu polemik terkait tata kelola dan beban fiskal daerah.

Arie mengingatkan, akumulasi kekecewaan masyarakat akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat memicu gejolak sosial jika tidak segera diantisipasi secara konkret.

"Dan distrust pada tata pemerintahan ini akan berisiko, karena bukan saja soal pemilu 2029, bukan hanya itu. Tetapi lebih penting dari itu adalah implikasi dari kekeliruan kebijakan yang tidak segera dibenahi, meskipun sudah ada kritik, orang menjadi apatis. Nah, saya khawatir apatisme masyarakat itu berubah menjadi dia makin ngamuk," pungkasnya.