Emak-emak Demo ke DPR, Desak Gibran Dimakzulkan

Jum'at, 09 Oktober 2026 | 17:51 WIB

Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) menggelar demontrasi menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat, (9/10/2026). [Suara.com/Alif]

Koalisi Nasional Perempuan Indonesia mendesak DPR memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat.
Aksi unjuk rasa tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pendidikan pencalonan wakil presiden tahun 2024.
Massa aksi juga mengimbau seluruh instansi pemerintah dan sekolah untuk segera menurunkan foto resmi Wakil Presiden Gibran.

Suara.com - Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) menggelar demonstrasi menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Mereka merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menjadi dasar tuntutan terhadap Gibran terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa yang didominasi puluhan emak-emak datang mengenakan hijab seragam bermotif bunga. Mereka juga membentangkan sejumlah poster berisi protes terhadap Gibran.

Koordinator Lapangan KNPRI Meri Samiri mengatakan, pihaknya mendesak para wakil rakyat segera merespons putusan MK terkait dugaan pelanggaran persyaratan pencalonan Gibran.

"(Putusan MK) sudah final and binding. Harusnya kalau DPR ini benar, (sebenarnya) enggak perlu didemo (dulu) dia menurunkan Gibran itu," kata Meri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bersama Pelajar SMA. Foto Wapres.go.id

Karena itu, lanjut Meri, KNPRI berinisiatif menyampaikan protes langsung kepada DPR. Menurut dia, keputusan kini berada di tangan DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Meri juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan protes serupa, salah satunya dengan menurunkan foto Gibran sebagai wakil presiden yang dipajang di berbagai instansi.

Putra sulung Presiden Ketujuh RI Joko Widodo itu dinilai kelompok tersebut tidak lagi memiliki legitimasi untuk menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Gerakan nasional kita yang pertama adalah kami minta kepada seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian instansi pemerintah maupun swasta untuk segera menurunkan gambar dari Wakil Presiden," tegasnya.