- Partai Gerindra mengkritik keras laporan rapor dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS pada Oktober 2026.
- Jubir Gerindra Sugiat Santoso menyatakan klaim survei CELIOS mengenai tingkat stres masyarakat sebagai informasi yang berlebihan.
- Gerindra menilai evaluasi menteri dan penataan ulang pejabat dilakukan Presiden semata untuk mempercepat target pembangunan nasional.
Menurutnya menarik pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi justru berisiko memicu pelarian modal (capital flight) dan mematikan gairah investasi domestik yang sedang dibangun pemerintah untuk membuka lapangan kerja.
"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor," kata Sugiat.
Selain itu Gerindra turut merespons kritik CELIOS mengenai pemotongan Dana Desa untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), isu penegakan hukum, hingga efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia membantah klaim bahwa pemerintah gagal total dalam mengatasi karhutla karena penanganan di lapangan terus dikerahkan secara masif melalui pengerahan ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, dan penegakan hukum terhadap korporasi.
Menanggapi sorotan CELIOS mengenai beban bunga utang yang dinilai melampaui anggaran kesehatan, Gerindra menyebut pembandingan tersebut salah kaprah dalam melihat struktur makroekonomi jangka panjang demi pembangunan infrastruktur strategis.
Sugiat juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden tidak memberi manfaat, dengan menegaskan bahwa diplomasi tingkat tinggi adalah kunci membuka investasi global.
Di sisi lain, Gerindra membela keberlanjutan program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat disorot dalam laporan tersebut.
"Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM), tidak mungkin kita mencetak generasi cerdas dan berdaya saing global jika anak-anak bangsa masih mengalami masalah gizi dan kesehatan di usia pertumbuhan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan survei Celios yang dirancang secara artifisial oleh kelompok tertentu tidak bisa menghapus fakta dari kerja nyata yang dirasakan masyarakat di akar rumput.

"Bagaimana mungkin kinerja dua tahun pemerintah diadili oleh Kabinet Bayangan, sementara program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah," kata dia.
"Ketika laporan Celios terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?," tambah Sugiat.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ketegasan dan kedisiplinan kepemimpinan Presiden Prabowo merupakan hal yang esensial di tengah dinamika dan krisis nasional.
Survei Celios
Sebelumnya, hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menunjukkan mayoritas masyarakat merasa stres dengan kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memaparkan, sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Kemudian secara khusus, 67 persen responden menyatakan stres dengan perilaku Prabowo.
"Kami coba menanyakan terkait dengan perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari 1.122 responden, jawabannya, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto," kata Bhima dalam Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran yang digelar secara virtual, Minggu (11/10/2026).
Bhima menyebutkan kalau tiga hal yang paling menyebabkan masyarakat stres kebanyakan berkaitan dengan kenaikan harga bahan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, serta penegakan hukum.
Dalam survei yang sama, CELIOS juga bertanya soal kondisi fisik dan mental Presiden Prabowo untuk menjalankan tugas kepemimpinan.
"Sedangkan yang menjawab kondisi fisik dan mental Presiden untuk memimpin sangat baik hanya 8 persen," kata Bhima.
Selain mengukur respons masyarakat, CELIOS turut meminta penilaian kalangan ahli terhadap kapasitas kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden Prabowo.
Dari 129 ahli yang memberikan penilaian, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan tidak memadai.
Kekhawatiran juga muncul ketika para ahli diminta menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Prabowo. Sebanyak 83 persen menyatakan sangat khawatir, sedangkan 10 persen lainnya mengaku khawatir.
Dengan demikian, total 93 persen ahli menyatakan khawatir atau sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.