Susu Kembali Masuk Menu MBG, BGN Wajibkan 80 Persen Susu Segar dari Peternak Lokal

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kembali kesempatan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyediakan susu dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui sebelumnya pengadaan susu pada menu MBG sempat dihentikan sementara. Akan tetapi, ada syarat khusus terkait kandungan produk susu yang dibagikan kepada penerima manfaat. 

Kepala BGN Sudaryono menekankan kalau susu yang dibagikan kandungannya harus didominasi dengan susu segar. Kebijakan tersebut, kata Sudaryono, sekaligus diarahkan untuk memperluas pasar bagi peternak lokal melalui penggunaan susu segar yang berasal dari produksi dalam negeri.

“Mulai 1 November tahun ini, susu yang dibagikan kepada anak-anak kita di sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang kami putuskan, yakni 80 persen harus susu segar yang berasal dari peternak lokal,” ujar Sudaryono di Aceh, melalui keterangannya, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha peternakan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki potensi pengembangan peternakan sapi perah. Dengan demikian, kebutuhan pangan untuk program pemerintah dapat menjadi peluang ekonomi bagi produsen lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Ia menegaskan, penguatan keterlibatan peternak lokal perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional. 

Selain penguatan penyerapan susu lokal, BGN juga tengah menyiapkan mekanisme pengadaan bahan pangan berbasis digital untuk mempertemukan dapur SPPG dengan produsen secara langsung. Rencana tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi harga dan memperkuat akses petani serta peternak terhadap pasar.

“Insyaallah, mulai November atau Desember ini kami akan meluncurkan semacam marketplace di BGN. Dapur-dapur nantinya wajib membeli tujuh komoditas melalui marketplace secara daring sehingga harganya jelas dan sumber telur, ayam, serta dagingnya berasal dari peternak, termasuk melalui koperasi-koperasi peternak,” jelasnya.

Sudaryono menilai, mekanisme tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki rantai pasok pangan, terutama ketika produsen di tingkat hulu belum selalu memperoleh harga yang sebanding dengan kondisi pasar. 

Ia juga menyoroti pentingnya mengatasi praktik perantara yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen. Menurutnya, pembenahan tata niaga harus dilakukan agar pelaksanaan MBG memberikan manfaat tidak hanya kepada penerima program, tetapi juga kepada pelaku usaha pangan di dalam negeri.

“Kita harus mengatasi persoalan yang ada. Praktik-praktik lama dengan mafia beras, mafia daging, dan sebagainya harus berubah. Kita ingin sistem yang tidak merugikan konsumen maupun produsen,” pungkasnya.