4 Fakta OTT KPK di Lingkungan BNPB Semalam, Siapa Saja yang Ditangkap?

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan belasan orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Operasi tangkap tangan ini menyasar dugaan penyelewengan anggaran penanganan bencana yang melibatkan pejabat tinggi lembaga tersebut.

Fakta pertama mengonfirmasi keterlibatan Sekretaris Utama BNPB Rustian yang turut diangkut oleh tim penindak komisi antirasuah pada Selasa, 13 Oktober 2026. Penangkapan ini mengejutkan publik karena menyeret pejabat pembuat komitmen hingga pihak penyedia barang dari sektor swasta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penindakan lapangan yang menyasar sejumlah pihak di lembaga penanggulangan bencana tersebut.

"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Seluruh pihak yang terjaring operasi terselubung ini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum mereka. Lembaga antirasuah memiliki batas waktu satu kali 24 jam guna memastikan penetapan tersangka.

Fakta kedua mencakup jumlah pihak yang tertangkap beserta barang bukti berupa barang berharga dan uang tunai bernilai fantastis. Petugas berhasil menyita uang tunai senilai miliaran rupiah serta batangan logam mulia di lokasi penindakan.

Juru Bicaranya KPK Budi Prasetyo memaparkan perincian awal mengenai identitas para pihak serta bukti fisik yang diamankan petugas.

"Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata jubir KPK Budi Prasetyo.

Tim penyidik masih menghitung total nilai aset yang disita saat menggelar operasi di lapangan.

"Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," ujar Budi.

Fakta ketiga mengungkap bahwa perkara ini berhubungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran darurat kebencanaan. Tim penyelidik menelusuri dugaan pemotongan atau komitmen fee dari dana siap pakai penanganan bencana.

Budi Prasetyo menegaskan fokus area penyidikan yang sedang didalami oleh penyidik komisi antirasuah.

"Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai ya untuk kebencanaan," kata Budi.

Pihak KPK belum merinci jenis proyek atau wilayah bencana yang anggarannya diselewengkan oleh para pelaku.

Fakta keempat memperlihatkan komitmen BNPB untuk bersikap terbuka dan tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Manajemen BNPB meminta seluruh pegawai tetap berfokus menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan.

Juru Bicaranya BNPB Berton Padjaitan menegaskan penghormatan lembaga terhadap penegakan hukum yang dilakukan tim penyidik.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Lembaga kebencanaan ini berjanji menyiapkan data pendukung yang dibutuhkan oleh penyidik antirasuah.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Inspektorat Utama BNPB langsung bergerak melakukan penelusuran internal guna mengamankan dokumen-dokumen penting terkait proyek tersebut. Langkah ini dilakukan agar proses penanganan bencana nasional tidak terganggu oleh dinamika hukum.

Masyarakat diminta menunggu keterangan resmi penyidik dan tidak menyebarkan spekulasi liar di media sosial.

Dana siap pakai merupakan anggaran khusus yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan darurat bencana yang sifatnya mendesak. Penggunaan anggaran ini membutuhkan pengawasan ketat karena proses pengadaannya sering kali menggunakan mekanisme penunjukan langsung demi kecepatan penanganan di lapangan.

Celah pengadaan barang dan jasa pada kondisi darurat kerap menjadi titik rawan tindak pidana korupsi jika pengawasan internal lemah. Kasus tangkap tangan ini menjadi pemicu penting bagi pembenahan sistem tata kelola keuangan dalam tanggap darurat bencana di Indonesia.