Pakar UGM Desak Penanganan Karhutla Lebih Agresif, Tak Cukup Menunggu Hujan

Suara.com - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum tertangani secara menyeluruh. Dalam laporan per 12 Oktober 2026, BNPB mencatat total area terbakar yang masih ditangani satuan tugas (satgas) mencapai 639,23 hektare. Luasan terbesar berada di Kalimantan Tengah, yakni 513,89 hektare.

Pakar Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perilaku api di ekosistem gambut yang jauh lebih kompleks dibandingkan lahan non-gambut.

Pada lahan non-gambut, api membakar vegetasi permukaan hingga tajuk tanaman. Sementara itu, di lahan gambut, api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah (subsurface fire) dan menyisakan bara yang terus menyala meski permukaannya tampak padam.

"Gejala kebakaran di bawah permukaan itu, sebenarnya, dapat dikenali melalui kondisi vegetasi yang mengering, daun yang menggulung, serta munculnya asap meskipun tidak terlihat nyala api," ujar Fiqri, Rabu (14/10/2026).

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan pasokan air, minimnya sarana dan prasarana, serta sulitnya akses personel menuju titik kebakaran di wilayah terpencil. Akibatnya, penyiraman air dari atas sering kali tidak mampu menjangkau bara terdalam di lahan gambut.

"Di beberapa area, sumber airnya terbatas sehingga api tidak bisa langsung dipadamkan seketika. Kebakarannya juga semakin luas, sementara di beberapa wilayah personel ataupun sarana-prasarananya terbatas," tuturnya.

Dari sisi teknologi deteksi dini, seperti FIRMS, Sipongi, dan data BMKG, Fiqri menilai kemampuan Indonesia sudah cukup baik. Meski demikian, efektivitas metode pemadaman di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Upaya tersebut mencakup penerapan teknik penyuntikan air (ground injecting) dan penggunaan bahan untuk mendinginkan bara di dalam tanah.

"Tantangan berikutnya adalah meningkatkan efektivitas teknologi dan metode pemadaman, terutama untuk menangani kebakaran di bawah permukaan gambut. Sejumlah pendekatan, seperti penyuntikan air ke dalam gambut dan penggunaan bahan untuk mendinginkan atau mengisolasi api, telah dikembangkan," ungkapnya.

Fiqri juga menyoroti penyebaran api dan arah pergerakan asap yang dipengaruhi oleh sebaran bahan bakar, topografi, serta kondisi iklim lokal, termasuk arah angin.

Ia menegaskan, penanganan bencana ekologis ini tidak bisa dilakukan secara pasif dengan hanya menunggu datangnya hujan.

Sebagai langkah konkret, penanganan karhutla perlu mengedepankan kolaborasi lintas instansi dan berfokus pada wilayah prioritas berisiko tinggi. Penanganan juga perlu mempertimbangkan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial terhadap masyarakat.

"Perlu upaya yang dilakukan tidak hanya dari satu instansi saja, tetapi juga dari berbagai instansi. Penanganannya dapat diarahkan ke wilayah-wilayah prioritas yang memang memiliki risiko tinggi," tandasnya.

Upaya pencegahan dan pemadaman perlu berjalan beriringan. Pengawasan terhadap wilayah rentan, pengembangan metode pemadaman, serta koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko dan dampak karhutla.