Karhutla Kaltim Capai 8.713 Hektare tapi Tak Masuk 6 Provinsi Prioritas BNPB, Kok Bisa?

Suara.com - Kalimantan Timur (Kaltim) tidak tercantum dalam daftar enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 12 Oktober 2026.

Padahal, data Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat luas area terdampak karhutla di wilayah tersebut telah mencapai 8.713,14 hektare hingga 13 Oktober 2026.

Enam provinsi yang masuk dalam laporan prioritas BNPB adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Tidak adanya Kaltim dalam daftar tersebut menjadi perhatian di tengah tingginya kejadian kebakaran dan ancaman kabut asap di sejumlah wilayah provinsi itu.

Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada 12 Oktober 2026, luas karhutla yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi tersebut mencapai 639,23 hektare.

Sementara itu, total luas lahan terbakar yang dilaporkan mencapai 129.899,59 hektare, dengan 129.260,36 hektare di antaranya telah dipadamkan.

Ribuan Hektare di Kaltim Terdampak Karhutla

Data rekapitulasi Pusdalops-PB BPBD Provinsi Kalimantan Timur hingga 13 Oktober 2026 menunjukkan, karhutla telah mencapai 2.162 kejadian dengan luas area terdampak 8.713,14 hektare.

Kebakaran juga masih terjadi sepanjang Oktober.

Dalam periode 1–13 Oktober 2026, tercatat 311 kejadian dengan luas area terdampak mencapai 1.013,88 hektare, atau sekitar 11,6 persen dari total luas terdampak sepanjang tahun ini.

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan luas area terdampak terbesar, yakni 2.840,53 hektare.

Posisi berikutnya ditempati Kutai Barat dengan 1.351,34 hektare, sedangkan Kabupaten Paser mencatat frekuensi kejadian tertinggi, sebanyak 558 kejadian.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karhutla di Kaltim bukan persoalan kecil.

Samarinda Hadapi Asap dan Kekeringan

Ancaman karhutla di Kaltim juga beriringan dengan kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih dan kualitas udara.

Kota Samarinda menjadi salah satu wilayah yang menghadapi dampak serius dari kondisi tersebut.

Pemerintah Kota Samarinda bahkan memperpanjang untuk ketiga kalinya status tanggap darurat bencana kekeringan pada 2026.

Kebijakan ini diambil di tengah kondisi hari tanpa hujan yang mencapai 62 hari di Kecamatan Sambutan dan Palaran.

Dampak kekeringan turut menekan pasokan air bersih. Produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Lempake Benanga dilaporkan turun hingga 40 persen, sementara sejumlah wilayah hilir menghadapi peningkatan salinitas atau intrusi air laut pada sumber air baku.

Persoalan karhutla di Samarinda juga terlihat di Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas, tepatnya di kawasan Pelita 8. Asap terus keluar dari bawah permukaan tanah akibat terbakarnya singkapan atau deposit batu bara, dengan dampak yang dilaporkan mencapai 270 kepala keluarga atau 570 jiwa.

Sebelumnya, kualitas udara di Samarinda sempat menyentuh kategori tidak sehat dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebesar 181.

Kalteng Jadi Provinsi Terparah dalam Laporan BNPB

Dalam laporan BNPB, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas lahan yang masih dalam proses pemadaman terbesar, yakni 524,69 hektare.

Angka itu terdiri atas 513,89 hektare lahan mineral dan 10,80 hektare lahan gambut.

Suharyanto menjelaskan, kebakaran di Kalimantan Tengah antara lain dipicu terbakarnya kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

Tebalnya kabut asap dan rendahnya jarak pandang juga menyulitkan upaya pemadaman melalui jalur udara.

Operasi pemadaman di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pun masih mengandalkan tim darat karena helikopter water bombing tidak dapat beroperasi selama beberapa hari akibat jarak pandang yang rendah.