PBB Tak Punya Taring, Guru Besar UGM Desak Indonesia Turun Tangan Redam Konflik Yaman-Arab Saudi

Suara.com - Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Muti'ah Setiawati, menyoroti kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjamin kepatuhan hukum Internasional maupun menghentikan kekerasan di kawasan Timur Tengah.

Ketidakmampuan lembaga global dalam menghentikan aksi saling serang antarnegara itu, menuntut Indonesia sebagai negara berpopulasi Muslim terbesar untuk menghentikan sikap pasif dan mengambil alih inisiatif diplomasi kawasan.

"Siapa yang mau menghukum, siapa yang mau mengendalikan, atau siapa yang mau menegur terhadap pelanggaran itu? Karena PBB sendiri sudah seperti tidak berdaya," kata Siti, Sabtu (17/10/2026).

Menurut dia, ketiadaan taji dari lembaga internasional membuat pelanggaran kedaulatan terus berulang tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang memadai.

Kondisi geopolitik ini kian rumit akibat dinamika aliansi strategis serta kalkulasi ekonomi-politik negara-negara besar, termasuk keterbatasan respons Amerika Serikat dalam melindungi Arab Saudi meskipun kedua negara terikat kerja sama ekonomi dan persenjataan yang erat.

Siti mendesak Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan posisi strategisnya di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna menginisiasi langkah konkret penghentian pertikaian.

Sebagai anggota yang memiliki hubungan baik dengan seluruh pihak berkonflik, Indonesia dinilai berada pada posisi ideal untuk menjadi penengah yang netral tanpa harus condong pada salah satu kubu.

"Kita yang mayoritas beragama Islam dan anggota OKI, keduanya juga anggota OKI. Makanya, kita harus aktif mendamaikan. Kita mendesak OKI untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sidang darurat untuk mengatasi masalah Yaman dan Arab Saudi," tegasnya.

Langkah diplomasi aktif ini, kata Siti, sekaligus menjadi koreksi atas kecenderungan pemaknaan politik luar negeri Indonesia yang sering kali terjebak dalam prasangka netralitas pasif atau sekadar menyampaikan keprihatinan tanpa tindakan nyata.

Menurut Siti, sikap independen dalam berdiplomasi harus dipertahankan Indonesia dengan menolak segala bentuk ajaran bergabung ke dalam aliansi militer tertentu. Termasuk untuk berani mengambil sikap tegas dalam menciptakan ketertiban dunia.

"Berada di tengah itu bukan berarti netral, tetapi kita tetap terus aktif untuk berjuang mewujudkan perdamaian internasional, ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemudian menghapuskan penjajahan di muka bumi," ungkapnya.

Pemerintah Indonesia diminta tidak lagi berdiam diri di tengah kelumpuhan tata kelola global. Optimalisasi forum multilateral seperti OKI merupakan ujian nyata bagi konsistensi diplomasi bebas aktif Indonesia dalam menghentikan pertumpahan darah di kawasan.