- Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR RI, Jakarta, Senin (19/10/2026).
- Pemerintahan dinilai gagal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta memiliki kelemahan tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis.
- Program Koperasi Desa Merah Putih turut dikritik karena konsepnya tidak jelas dan IHSG ambruk dengan dolar menembus Rp18.000.
Suara.com - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bicara soal dua tahun jalannya pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang jatuh tepat Selasa (20/10/2026) esok.
Menurutnya, selama dua tahun berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran ada banyak hal yang perlu dievaluasi.
"Ya, tepat di hari esok itu dua tahun ya sejak dilantiknya Pak Prabowo-Gibran ya, tentu dalam dua tahun ini ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Banyak banget ya," kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Djarot lantas menyoroti hal terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang khususnya terjadi di Kalimantan.
Menurutnya, adanya karhutla seharusnya bisa diantisipasi, tapi justru masih terjadi hingga kekinian.
"Dan yang terbaru terkait dengan misalnya kebakaran hutan yang semakin meluas dan menimbulkan penderitaan terkait persoalan pada seluruh makhluk hidup di Sumatra, Kalimantan, bahkan sampai Papua," katanya.
"Jadi, hal yang sangat dasar bahwa kita selalu terjebak dan bukan mampu mengantisipasi ya persoalan kebakaran hutan padahal banyak kita mengatakan bahwa kita memasuki masa El Nino yang dahsyat," sambungnya.
Kemudian Djarot juga menyoroti soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, memberikan makan bergizi kepada masyarakat tak salah, namun harus dijalankan sesuai dengan konstitusi.
"Tetapi tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti kepala BGN itu kena kasus," tuturnya.
Tak kalah penting, kata dia, hal yang perlu dievaluasi program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
"Misalnya mendorong Koperasi Merah Putih sebagai toko serba ada, toko kelontong, sampai dengan menyalurkan gaji ASN. Hal seperti ini kan sebenarnya cari-cari proyek, artinya konsep tidak jelas padahal menghabiskan dana sampai triliunnya, ya. Ini juga harus kita evaluasi secara mendasar," tuturnya.
Lebih lanjut, Djarot menegaskan, dua tahun pemerintahan ini jangan hanya evaluasi yang menyenangkan saja. Namun, hal-hal kritis juga harus diperhatikan terutama yang merugikan masyarakat.
"Oleh sebab itu, menurut hemast saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Terakhir dengan kemarin indeks harga saham gabungan (IHSG) itu ambruk dan nilai tukar dolar sudah lebih dari 18.000. Tidak mudah dan kondisi sedang tidak baik-baik saja," pungkasnya.