Soroti Asap Lintas Negara, Hasto Sebut Karhutla Tamparan Bagi Wajah Politik Pemerintah

Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Menurut dia, kegagalan mengatasi bencana tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng martabat Indonesia di mata internasional.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat merespons pertanyaan media di Malang Selatan, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Ia menyoroti dampak karhutla yang turut dirasakan negara-negara tetangga.

"Kami datang saat ini kan di tengah penderitaan tidak hanya rakyat Kalimantan dan Sumatera atas kebakaran hutan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Padahal suatu kejadian-kejadian yang berulang. Ini adalah suatu tamparan terhadap wajah politik kekuasaan kita, terhadap wajah politik pemerintahan kita karena tidak mampu terhadap menyelesaikan persoalan yang datang setiap tahun," ujar Hasto dalam keterangannya.

"Dan kemudian tidak hanya warga Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya yang menderita, bahkan Singapura, Malaysia, Brunei," sambungnya.

Hasto juga menyoroti lemahnya antisipasi dan koordinasi pemerintah dalam menghadapi karhutla, meskipun para pakar telah memperingatkan potensi El Nino ekstrem yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di lahan gambut.

"Banyak pakar yang sudah mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino ekstrem yang berimplikasi pada lahan-lahan gambut yang berpotensi untuk menciptakan suatu titik-titik api sebagai penyebab juga kebakaran di beberapa wilayah. Tapi PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan itu sangat kurang," katanya.

Menurut Hasto, berulangnya karhutla berpotensi menurunkan citra Indonesia sekaligus menunjukkan belum optimalnya kapasitas mitigasi bencana.

"Beberapa warga negara Indonesia banyak melaporkan ketika datang ke Singapura, ketika datang ke Malaysia dan wilayah lainnya mereka mendapat protes keras atas ketidakmampuan kita di dalam menangani kebakaran hutan ini. Ini bukan peristiwa sekali, ini suatu kejadian yang berulang yang menunjukkan tidak tumbuhnya kapasitas mitigasi kita dalam melakukan hal itu," ujarnya.

Selain faktor alam, Hasto menduga terdapat unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan yang memicu kebakaran hutan, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit.

"Kami juga banyak melihat bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan untuk lahan sawit dan juga perkebunan yang lain. Inilah yang ditolak oleh PDI Perjuangan," katanya.

Sebagai langkah penanganan, PDIP menawarkan moratorium hutan, penataan ulang tata ruang, serta gerakan reboisasi secara serentak.

"Politik Merawat Pertiwi itu harus dimulai dengan yang pertama adalah konsepsi tentang tata ruang. Bahwa kita tidak boleh melakukan suatu perubahan tata guna hutan dan harus ada moratorium hutan. Maka politik tata ruang harus kita galakkan kembali, hutan harus ada moratorium, tidak boleh dikonversi," tegas Hasto.

"Dan kemudian gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita," tambahnya.

Hasto juga menyinggung rekam jejak Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam menjaga kelestarian hutan.

"Kita bisa melakukan pencegahan sebagaimana Bu Mega sebagai satu-satunya Presiden yang tidak mengeluarkan izin untuk perluasan lahan kelapa sawit," katanya.

Sementara itu, pemerintah terus melakukan penanganan karhutla hingga Oktober 2026 dengan mengerahkan 1.500 personel, enam helikopter pemadam, dan 2.106 tenaga kesehatan, serta menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak. Dalam penegakan hukum, kepolisian juga telah menetapkan sembilan tersangka korporasi.

Dampak kabut asap turut dirasakan di luar negeri. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa kabut asap dari Kalimantan telah menyebabkan ratusan sekolah di Malaysia diliburkan, sementara Singapura menerbitkan imbauan khusus bagi warganya.