REGIONAL:
- Komite Sadar yang terdiri dari aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi akan menggelar demonstrasi di Jakarta pada 20 Oktober 2026.
- Aksi tersebut dilandasi survei yang menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran gagal mengatasi berbagai persoalan nasional.
- Mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki masalah ekonomi, memberantas korupsi, menurunkan biaya pendidikan, dan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Suara.com - Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) akan menggelar aksi demonstrasi bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Selasa (20/10/2026.
Mereka menyoroti persoalan ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, karhutla, hingga mahalnya biaya pendidikan.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) 2026, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan gerakan tersebut akan berlangsung dalam dua rangkaian, yakni aksi simbolik pada pagi hari dan aksi massa pada siang hingga sore hari.
Aksi simbolik dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB. Sementara aksi massa akan digelar di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.
Gerakan ini melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Komite Sadar sebelumnya telah menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Hasilnya, sebanyak 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan responden. Sebanyak 71,1 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, 62,7 persen menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat, dan 70,6 persen menyoroti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan negara.
Di bidang lingkungan, 83,5 persen responden menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan. Sementara itu, 67,4 persen menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan 41,6 persen menilai sektor ekonomi serta keuangan mendesak untuk diperbaiki.
Komite Sadar menilai hasil survei tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan.
![Petugas menarik selang saat memadamkan kebakaran lahan yang mendekati kawasan permukiman warga di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (9/10/2026). [ANTARA FOTO/Auliya Rahman/wsj]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/10/10/14158-karhutla-palangka-raya-karhutla-di-palangka-raya.jpg)
Desak Penanganan Karhutla
Dalam proyeksi tuntutannya, mahasiswa juga mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional.
Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan warga terdampak, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pencabutan izin perusahaan yang dinilai terlibat dalam krisis tersebut.
Mahasiswa juga menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Selain itu, mereka menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Tuntutan lainnya mencakup penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang dinilai mahal, serta pemerataan akses bagi masyarakat.
"Satukan barisan, satukan kemarahan, dan satukan perlawanan, karena rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!" kata Yatalathof dalam keteranggnya, Senin (19/10/2026).
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap berbagai persoalan yang mereka himpun dapat menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret.
TERPOPULER