Susahnya Memanggil Nusron Wahid: Mangkir dari KPK, Malah Terbang ke Malaysia

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi kendala dalam menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke meja pemeriksaan.

Penyidik lembaga antirasuah belum berhasil meminta keterangan Nusron sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di kementerian yang dipimpinnya.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membeberkan bahwa Nusron Wahid justru bertolak ke luar negeri di tengah pemanggilan penyidik KPK.

Menurut penelusuran MAKI, perjalanan dinas Nusron ke Johor Bahru, Malaysia, dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Keberangkatan tersebut berlangsung bertepatan dengan jadwal pemeriksaan Nusron oleh penyidik antirasuah pada Kamis (15/10/2026).

“Diduga Nusron Wahid tidak mendapatkan izin dari Presiden ketika menjalankan perjalanan dinas pada hari Rabu yaitu mulai berangkat dari Rabu. Jadi dia hanya menyampaikan permohonan izin tapi belum diizinkan oleh Pak Presiden, tapi sudah langsung berangkat karena memang caranya mendadak baru direncanakan hari Rabu itu,” kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).

Boyamin menegaskan bahwa pengajuan perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan dipaksakan secara tiba-tiba tanpa menunggu persetujuan dari Istana.

“Pengajuannya juga baru hari Rabu, tapi belum dapat izin resmi, belum dapat ACC, tetap berangkat,” tambah dia.

Menurut penilaian MAKI, agenda kunjungan kerja Nusron Wahid ke Malaysia tidak memiliki urgensi yang mendesak bagi kepentingan nasional.

Selain absen dari agenda pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Nusron diketahui tidak menghadiri pertemuan kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar pada Jumat (16/10/2026).

“Sementara perjalanan dinasnya di Johor Baru, Malaysia, saya melihatnya itu tidak urgent karena setahu saya hanya jalan-jalan yang tidak ada protokoler-nya. Bisa aja Nasron Wahid mengatakan, 'Oh untuk ATR, untuk BPN, mengurus tata ruang, karena memang di Johor Baru ada perumahan elit besar yang mangkrak,’ misalnya, tapi itu tidak urgent sekali untuk dalam negeri,” tutur Boyamin.

Melihat manuver tersebut, MAKI mendesak penyidik komisi antirasuah mengambil langkah tegas dengan melakukan pemanggilan paksa guna menuntaskan proses hukum perkara dugaan suap perizinan HGB ini.

“Jadi dengan demikian, saya berharap KPK tetap konsisten untuk menjemput paksa kepada Nasron Wahid untuk segera dimintai keterangan untuk menghentikan polemik yang sudah ada. Terima kasih,” tandas dia.

Perkara Hukum dan Keterlibatan Orang Dekat

Pemeriksaan terhadap Nusron Wahid dinilai krusial mengingat konstruksi perkara korupsi ini menyeret orang-orang dekatnya.

Dari total delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, empat di antaranya disinyalir merupakan orang kepercayaan Nusron.

Keempat orang dekat Nusron yang telah berstatus tersangka adalah:

• Arif Sugiyanto (ARF) – Mantan Bupati Kebumen
• Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ) – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
• Erwin – Pihak Swasta
• Muhammad Fakhri – Pihak Swasta

Sementara itu, empat tersangka lainnya meliputi pejabat kementerian dan pihak korporasi, yaitu:

• Lampri – Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR)
• I Sontang Coin Manurung – Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor
• Adrianto Pitojo Adhi – Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk
• Rizal Pahlevi – Pihak Swasta

KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Terkait jeratan pasal, Adrianto Pitojo Adhi dan Rizal Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal VII angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Sontang Coin Manurung, Erwin, Lampri, Arif Sugiyanto, dan Fahd El Fouz disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan dan Sikap KPK

Proses pemanggilan saksi oleh KPK sebelumnya sempat diwarnai penjadwalan ulang. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik mulanya telah memanggil Nusron, namun politisi tersebut meminta penundaan dengan dalih kesibukan dinas.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN di mana hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara NW selaku Menteri ATR/BPN yang merupakan penjadwalan ulang dari jadwal semula,” kata Budi di Gedung KPK, Kamis (15/10/2026).

Budi memaparkan alasan awal penundaan agenda permintaan keterangan tersebut.

“Yang kemudian yang bersangkutan mengonfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut karena ada agenda atau kegiatan di internal Kementerian ATR/BPN, sehingga penyidik kemudian melakukan penjadwalan ulang hari ini,” ujarnya.

Namun, saat waktu pemeriksaan kedua tiba pada Kamis (15/10/2026), Nusron kembali tidak menampakkan diri di markas komisi antirasuah. Kali ini, KPK sama sekali tidak memperoleh keterangan maupun konfirmasi resmi terkait alasan ketidakhadirannya.

“Dan setelah kita tunggu yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Kami juga belum mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadiran tersebut,” kata Budi.

Pihak lembaga penegak hukum menyayangkan sikap Nusron yang dinilai tidak kooperatif dalam agenda pemeriksaan yang sudah disepakati ulang tersebut.

“Kami juga belum mendapatkan informasi mengapa Saudara NW memilih untuk tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini,” tuturnya.

Menyikapi berulang kalinya Nusron Wahid mangkir dari panggilan pemeriksaan, Budi menyatakan tim penyidik tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk memastikan proses hukum dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN terus berjalan.

“Tentunya semua akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk langkah-langkah berikutnya, sehingga proses penyidikan perkara terkait dengan dugaan penyuapan dan penerimaan-penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN agar bisa berprogres secara positif,” pungkasnya.