Riset Greenpeace Indonesia: Krisis Iklim Hancurkan Daya Beli Pekerja

Suara.com - Krisis iklim menghancurkan penghasilan dan menggerus daya beli pekerja di Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Fenomena ini memicu lonjakan biaya hidup yang membuat masyarakat semakin terhimpit.

Greenpeace Indonesia meluncurkan riset terbaru bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.” Laporan tersebut membongkar fakta bahwa ancaman iklim tidak sekadar merusak alam, melainkan langsung memukul sektor ekonomi rumah tangga.

Nelayan dan pekerja gig seperti pengemudi ojek daring menjadi kelompok paling rentan yang menanggung beban terberat. Pendapatan mereka menyusut drastis di tengah terjangan cuaca ekstrem dan bencana ekologis.

Aksi damai digelar aktivis Greenpeace di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk merespons situasi darurat ini. Mereka membentangkan spanduk raksasa dari Patung Selamat Datang untuk mendesak tindakan nyata dari istana.

Spanduk tersebut menuntut pemerintah segera menangani krisis iklim sekaligus menurunkan beban biaya hidup rakyat. Aksi ini menjadi bentuk protes keras atas lambatnya respons negara terhadap penderitaan warga.

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” kata Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia dalam siaran persnya.

Ia menyebutkan bahwa dampak terberat dirasakan oleh kelompok rentan yang pendapatannya terus tertekan. Kenaikan harga pangan dan gangguan ekonomi menjadi makanan sehari-hari warga.

“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar Jeanny.

Kabut asap dan cuaca buruk memperparah beban rakyat kecil yang berjuang mencari nafkah. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan solusi konkret atas karut-marut ekologis ini.

“Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja,” ucap Jeanny.

Janji kampanye soal lapangan kerja dan ketahanan pangan dinilai jauh panggang dari api. Riset membuktikan realita di lapangan justru berbanding terbalik dengan klaim penguasa.

“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Jeanny.

Pulau Jawa menjadi pusat sorotan dalam laporan tersebut, mencakup wilayah Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul. Pola konsumsi dan biaya pangan menjadi sektor yang paling parah terdampak krisis.

Sebanyak 41 persen responden merasakan tekanan terberat pada pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Sektor produktivitas dan pendapatan menyusul dengan angka 39 persen.

Sisa dampak dirasakan pada akses tempat tinggal serta biaya transportasi warga. Angka-angka ini membuktikan bahwa isu iklim telah bertransformasi menjadi krisis ekonomi.

Pemerintah sebelumnya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi tinggi pada paruh pertama 2026. Klaim tersebut langsung mendapat bantahan keras dari aktivis lingkungan.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” kata Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia.

Eksploitasi alam yang masif demi pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya pihak tertentu. Sementara itu, rakyat kecil dipaksa menanggung seluruh kerugian akibat kerusakan lingkungan.

“Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” jelas Atha.

Masyarakat terpaksa memutar otak untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik. Berbagai strategi penghematan ketat diterapkan oleh jutaan rumah tangga.

Sebanyak 57,34 persen responden memangkas pengeluaran non-esensial demi menghemat anggaran bulanan. Mereka harus merelakan berbagai kebutuhan sekunder demi mencukupi kebutuhan pokok.

Warga juga beralih menanam bahan pangan sendiri di pekarangan rumah untuk memangkas biaya dapur. Langkah ini diambil guna menutupi defisit keuangan keluarga.

Pekerjaan sampingan turut dilakoni demi mendongkrak pemasukan di tengah inflasi yang tinggi. Kemandirian pangan skala kecil juga dikembangkan sebagian warga sebagai pelindung ekonomi.

Beban ganda harus dipikul warga ketika bencana iklim datang merusak tempat tinggal mereka. Biaya hidup melambung tinggi sementara akses kesehatan dan pendidikan terancam.

Situasi makin parah karena anggaran negara justru terserap ke program lain yang memicu inflasi pangan. Anggaran penanggulangan bencana justru dipangkas saat negeri ini dikepung musibah.

“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membangkakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tutup Jeanny.

Krisis iklim di Indonesia berakar dari akumulasi kerusakan lingkungan akibat kebijakan ekstraktif jangka panjang dan lemahnya mitigasi negara. Situasi ini diperparah oleh kerentanan struktural pekerja informal yang tidak memiliki jaring pengaman sosial memadai saat bencana melanda wilayah perkotaan maupun pedesaan.