- Media Malaysia Sinar Harian menyoroti dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran tepat pada tanggal 20 Oktober 2026.
- Ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,29 persen dan tingkat kemiskinan berhasil turun menjadi 8,07 persen pada tahun 2026.
- Pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis sejak 6 Januari 2025 yang menuai kritik akibat kasus keracunan makanan.
"Meski demikian, penurunan angka kemiskinan belum berarti persoalan kesejahteraan telah terselesaikan. Jutaan penduduk masih membutuhkan dukungan ekonomi dan sosial, sementara inflasi tahunan tercatat mencapai 3,28 persen pada September 2026," sindir Sinar Harian.
Kontroversi Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan Prabowo-Gibran.
Program yang resmi dijalankan pada 6 Januari 2025 itu dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan pelajar sekaligus membuka peluang usaha bagi pemasok lokal.
Program MBG telah menjangkau sekitar 56,9 juta penerima hingga 31 Agustus 2026.
Skala pelaksanaan tersebut menunjukkan besarnya upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi.
Namun, pelaksanaannya juga menuai kritik setelah muncul kasus keracunan makanan yang melibatkan ribuan murid dan pelajar di sejumlah wilayah.
Peran Gibran Ikut Dipertanyakan
Dari sisi politik, survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan sekitar 67 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo.
Angka itu menjadi salah satu gambaran penerimaan publik terhadap pemerintahan yang telah berjalan selama dua tahun.
Namun, penilaian terhadap Gibran disebut tidak sekuat penilaian terhadap Prabowo.
Laporan media Malaysia itu juga menyoroti pandangan sejumlah analis politik yang menilai peran dan kontribusi wakil presiden perlu dievaluasi, terutama setelah hasil survei terhadapnya disebut berada pada tingkat yang sangat rendah.
Sorotan terhadap Gibran memperlihatkan bahwa evaluasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian presiden, tetapi juga kontribusi wakil presiden dalam menjalankan agenda nasional.