Suara soal Karhutla Tak Didengar, Koalisi Enter Nusantara Minta Negara ASEAN Tekan Indonesia

Suara.com - Koalisi komunitas yang tergabung dalam Enter Nusantara menggelar aksi di depan kantor Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong negara-negara lain ikut menekan pemerintah Indonesia agar menyelesaikan persoalan tersebut.

Community Partnership Project Enter Nusantara, Fajar, mengatakan gerakan tersebut bukan berasal dari satu komunitas saja.

Menurut dia, aksi itu merupakan gerakan bersama yang melibatkan sejumlah komunitas, anak muda, dan elemen masyarakat lainnya.

"Sebenarnya kalau komunitas ini kita gabungan ya. Ini koalisi dari beberapa komunitas-komunitas, anak muda dan masyarakat yang lain gitu," kata Fajar kepada Suara.com saat ditemui di depan gedung ASEAN, Rabu (21/10/2026).

Fajar menjelaskan, pemilihan kantor ASEAN sebagai lokasi aksi didasari keinginan mereka untuk membawa persoalan karhutla ke perhatian negara-negara lain.

Dia menilai suara masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia, termasuk melalui Istana dan DPR, kerap tidak didengar.

"Tujuannya untuk hari ini, kenapa kita menyasar ke ASEAN ya, karena mungkin juga sebagian masyarakat sudah menyadari bahwa ketika kita hari ini bersuara ke pemerintah Indonesia, ke Istana atau ke DPR, seringkali kita tidak didengar gitu," ujar Fajar.

Karena itu, mereka ingin negara-negara lain turut mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan karhutla.

"Jadi kita hari ini ke ASEAN adalah untuk memberitakan ke negara-negara yang lain bahwa ayo kalian tuntut pemerintah Indonesia gitu untuk menyelesaikan persoalan karhutla," tutur Fajar.

Fajar mengatakan aksi di depan kantor ASEAN merupakan bagian dari rangkaian gerakan yang akan dilanjutkan ke sejumlah lokasi lain.

Koalisi tersebut berencana menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Singapura dan Kedutaan Besar Malaysia untuk membawa persoalan karhutla ke ranah internasional.

"Karena aksi hari ini adalah berentet nanti juga kita bakal ada aksi-aksi lanjutan ya, ini bakal di tempat-tempat yang lain, seperti Kedubes Singapura, Kedubes Malaysia," ungkapnya.

Selain menyasar perwakilan negara lain, koalisi tersebut juga berencana menyampaikan persoalan karhutla secara langsung kepada pemerintah Indonesia.

Fajar mengatakan Istana Presiden menjadi salah satu tujuan akhir dari rangkaian aksi yang mereka rencanakan.

"Dan nanti titik akhirnya juga kita bakal masuk ke ranah-ranah pemerintah Indonesia, yaitu di Istana Presiden," kata Fajar.

Dia menambahkan, pihaknya memberikan tenggat waktu kepada pemerintah hingga Desember 2026 untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan karhutla.

Apabila hingga batas waktu tersebut belum ada keseriusan yang dinilai memadai, koalisi berencana menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.

"Kita sedang ngasih deadline ke pemerintah ya sampai bulan Desember, jika pemerintah masih belum ada keseriusan untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita akan melakukan aksi skala besar," ujarnya.

Meski menggelar aksi di depan kantor ASEAN, Fajar menegaskan bahwa pihaknya tidak menyampaikan tuntutan konkret secara langsung kepada ASEAN.

Dia mengatakan tujuan aksi kali ini adalah membawa persoalan karhutla ke perhatian internasional, mengingat dampaknya juga dirasakan masyarakat negara tetangga.

"Sebenarnya kalau untuk tuntutan konkret hari ini, kita tidak ada tuntutan konkret ke ASEAN-nya langsung, kalau ngomongin karhutla yang merasakan itu bukan masyarakat Indonesia aja ya, tapi masyarakat mereka juga kan, Singapura, Malaysia membicarakan persoalan karhutla dan sebisa mungkin membawa persoalan ini ke kancah internasional," pungkas Fajar.

Reporter: Agustin Dwi Anggraini