IUP Kristalin Dicabut Demi Antam? Haris Azhar Kritik Klaim Pemulihan Hutan Satgas PKH

Suara.com - Kuasa hukum PT Kristalin Ekalestari (KEL), Haris Azhar, mempertanyakan rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan wilayah bekas tambang emas perusahaan di Nabire, Papua Tengah, kepada PT Aneka Tambang (Antam).

Ia menilai rencana tersebut tidak sesuai dengan tujuan penertiban yang diklaim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menyelamatkan dan mengembalikan fungsi kawasan hutan.

"Habis disita, yang saya dapat infonya, ini akan diserahkan kepada BUMN Antam. Kan Satgas PKH melakukan penindakan dalam rangka penyelamatan atau pengembalian ke hutan. Emangnya Antam ngurusin hutan? Mestinya kan dikembalikan ke Kementerian Kehutanan atau ke BPN" kritik Haris saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).

Menurut Haris, rencana tersebut perlu diperjelas agar tujuan penertiban kawasan hutan tidak menimbulkan pertanyaan mengenai arah pengelolaan lahan setelah izin pertambangan dicabut.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak dilakukan secara serampangan. Menurutnya, langkah yang tidak dijalankan sesuai prosedur berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Saya pikir kasihan kalau niat baik Prabowo dijalankan dengan serampangan oleh orang-orang di bawahnya yang sekadar ingin membahagiakan Prabowo, tapi di saat yang bersamaan suatu hari ini akan menjebak Prabowo pada kegagapan hukum," ujarnya.

Tunjuk Antam Kelola Bekas Tambang

Pemerintah akan menyerahkan pengelolaan wilayah bekas operasi pertambangan PT KEL kepada Antam setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut dicabut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan rencana itu saat berada di Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Ia berharap Antam tidak hanya berperan sebagai investor, tetapi juga menjadi operator sekaligus investor agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan langsung oleh negara.

“Ke depan, pengelolaan wilayah bekas operasi pertambangan ini akan kami serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam,” katanya.

Pemerintah juga berharap pengelolaan oleh BUMN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Langkah tersebut juga diklaim sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Prosedur Pencabutan IUP Dikritik

Sebelumnya, Haris juga mempertanyakan mekanisme pencabutan IUP PT KEL. Ia menegaskan bahwa perusahaan belum menerima surat resmi pencabutan izin, meski pemerintah telah mengumumkan keputusan tersebut di lokasi bekas tambang.

Haris mengakui perusahaan memang sempat menerima pemberitahuan melalui email pada malam hari. Namun, menurut dia, pesan tersebut tidak disertai lampiran surat pencabutan IUP.

Ia menilai pemberitahuan melalui email tanpa dokumen resmi belum menjawab persoalan mengenai mekanisme pencabutan izin. Pemerintah menurutnya perlu menjelaskan tahapan penindakan dan dasar hukum yang digunakan, termasuk bentuk pelanggaran yang menjadi alasan pencabutan.

PT KEL sendiri sebelumnya mengantongi IUP Operasi Produksi mineral logam emas yang berlaku hingga 2030 berdasarkan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua. Haris menilai proses pencabutan izin semestinya dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Sementara pemerintah menyebut pencabutan IUP dilakukan setelah tim gabungan Satgas PKH menemukan aktivitas pertambangan emas yang dinilai tidak memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan.

Perusahaan juga disebut belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pelaksanaan reklamasi.

Pemerintah mencabut IUP PT KEL yang mencakup wilayah sekitar 3.500 hektare di Lagari, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Keputusan tersebut diumumkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers di lokasi bekas area perusahaan pada Kamis (22/10/2026).

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 12 Oktober 2026. Keputusan diambil setelah verifikasi lapangan menemukan aktivitas pertambangan emas yang dinilai tidak memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, aktivitas pertambangan ditemukan di dalam maupun di luar wilayah IUP PT KEL. Luas aktivitas yang disebut berada di dalam IUP tercatat sebesar 270,459 hektare, sedangkan di luar IUP sebesar 105.456 hektare.

Pemerintah juga memperkirakan kapasitas puncak aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Nabire dapat mencapai 300 hingga 500 kilogram per bulan.

Pencabutan IUP tersebut merujuk pada Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya.

Pemerintah turut menegaskan pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Kewajiban tersebut meliputi pemulihan lingkungan, pembayaran pajak dan royalti sesuai ketentuan, serta pemenuhan hak pekerja, termasuk pesangon bagi mantan pekerja yang berhak menerimanya.

Pemasangan Plang Sebelum IUP Dicabut

Sebelum pengumuman pencabutan IUP, Haris juga mempertanyakan dasar hukum tindakan Satgas PKH yang memasang plang penertiban dan menghentikan operasional PT KEL pada 10 Juli 2026.

Saat itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara transparan bentuk pelanggaran yang menjadi dasar penindakan terhadap perusahaan. Haris menilai penertiban yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, dan pertambangan mineral dan batu bara harus memiliki pijakan hukum yang jelas.

Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan bentuk pelanggaran, mekanisme penanganan, hingga sanksi yang diterapkan terhadap perusahaan.

Selain mempersoalkan penertiban, Haris mengklaim menemukan bukti adanya aktivitas pertambangan lain di wilayah hak ulayat Desa Nabire, Distrik Makimi, setelah operasional PT KEL dihentikan.

Ia menduga terjadi pergantian pihak yang menjalankan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dan menyinggung dugaan keterkaitan personel Satgas PKH dengan Badan Industri Mineral (BIM).