Mengapa Botoh Pilkades Sulit Diberantas dan Bagaimana Mereka Merusak Demokrasi Desa?

Suara.com - Pemilihan kepala desa (Pilkades) semestinya menjadi ruang bagi warga untuk menentukan pemimpin secara demokratis. Namun, di sejumlah daerah, kontestasi politik di tingkat desa juga diwarnai praktik perjudian dengan taruhan uang hingga puluhan juta rupiah.

Di balik persaingan para calon, ada botoh, sebutan bagi orang yang mempertaruhkan uang pada hasil pemilihan. Bagi mereka, kemenangan kandidat bukan sekadar urusan politik, melainkan juga soal untung dan rugi.

Masalahnya, praktik botoh tidak selalu berhenti pada taruhan.

Ketika uang yang dipertaruhkan semakin besar, sebagian jaringan botoh berpotensi terlibat lebih jauh, mulai dari memetakan dukungan pemilih hingga mengupayakan perubahan pilihan demi memperbesar peluang kemenangan kandidat yang dijagokan.

Di titik inilah perjudian bersinggungan dengan persoalan demokrasi.

Suara warga yang semestinya menjadi ekspresi kehendak politik dapat berubah menjadi objek transaksi, sementara persaingan antarkandidat berisiko berkembang menjadi konflik sosial.

Praktik ini bukan fenomena baru. Aparat kepolisian di sejumlah daerah bahkan mulai mengantisipasi perjudian botoh menjelang Pilkades serentak 2026. Namun, meski penindakan telah dilakukan di berbagai wilayah, persoalannya masih berulang.

Lantas, mengapa Pilkades menjadi arena perjudian, bagaimana jaringan botoh bekerja, dan apa yang membuat praktik tersebut sulit diberantas?

Botoh di Balik Taruhan Pilkades

Kekhawatiran terhadap praktik botoh kembali muncul menjelang Pilkades serentak 2026. Di Purbalingga, Jawa Tengah, polisi mengawasi potensi perjudian dalam pemilihan kepala desa yang digelar di 184 desa.

Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar mengatakan, kepolisian akan menindak praktik botoh apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum dan didukung alat bukti yang cukup.

"Selama itu memenuhi unsur dalam pembuktian, pasti akan kita tindak," katanya dikutip dari ANTARA, Rabu (21/10/2026).

Langkah serupa dilakukan Polres Semarang dengan menyiapkan satuan tugas untuk mengantisipasi perjudian di 140 desa. Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi juga membentuk satuan tugas untuk menindak perjudian dalam Pilkades di 154 desa di Kabupaten Bekasi.

Ancaman botoh bukan semata besarnya uang yang berpindah tangan. Praktik ini perlu diwaspadai ketika taruhan disertai upaya memengaruhi pilihan warga atau mengintervensi jalannya kontestasi.

Sejumlah kasus memperlihatkan besarnya uang yang berputar dalam perjudian Pilkades.

Pada November 2022, Polresta Magelang menangkap empat orang yang terlibat perjudian Pilkades Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Nilai taruhan mencapai Rp28 juta dari masing-masing pemasang.

Polisi menyita uang Rp53,2 juta setelah potongan komisi, dari total taruhan yang terkumpul sebesar Rp56 juta.

Dalam perkara tersebut, terdapat pihak yang berperan sebagai perantara dan pengumpul uang, sementara satu orang yang diduga menjadi pemodal masih dicari polisi.

Kasus serupa terungkap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Desember 2019. Polisi menangkap 23 tersangka dalam sembilan kasus perjudian Pilkades dengan total barang bukti uang mencapai Rp151 juta.

Taruhan dalam kasus tersebut berkisar Rp10 juta hingga Rp30 juta.

Taruhan terbesar, senilai Rp30 juta, melibatkan dua pemasang di salah satu desa di Kecamatan Wedarijaksa. Sementara itu, taruhan lainnya rata-rata mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta.

Kasus Pati juga menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya melibatkan orang yang memasang uang. Polisi menyebut para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pemasang hingga pemegang uang taruhan yang disebut banyon.

Pembagian peran tersebut memperlihatkan adanya mekanisme pengumpulan dan pengelolaan uang dalam perjudian Pilkades.

Mengapa Pilkades Menarik bagi Botoh?

Pilkades memiliki karakteristik yang membuatnya menarik bagi penjudi. Kontestasi berlangsung di lingkungan sosial yang relatif kecil, dengan para kandidat dan pemilih umumnya memiliki hubungan yang dekat melalui keluarga, pertemanan, atau kelompok masyarakat.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menjelaskan bahwa praktik botoh awalnya dapat berkembang sebagai perjudian biasa. Namun, dalam perkembangannya, aktivitas tersebut bisa meluas menjadi upaya memengaruhi hasil kontestasi.

Kedekatan sosial di tingkat desa memungkinkan botoh mengumpulkan informasi mengenai kekuatan kandidat melalui jaringan pergaulan sehari-hari. Informasi itu kemudian menjadi dasar untuk memperkirakan siapa yang berpeluang menang.

Namun, taruhan dapat berkembang menjadi aktivitas yang melibatkan jaringan kekerabatan dan hubungan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

"Bisa jadi awalnya sih murni dari sisi pertaruhan ya tapi kan bisa kemudian berkembang ke kerabatan, ke tadi jaringan klientelisme juga gitu kan," kata Mada kepada Suara.com, Kamis (22/10/2026).

Klientelisme merujuk pada hubungan pertukaran dukungan atau keuntungan antara pihak yang memiliki sumber daya dan pihak yang memberikan dukungan politik.

Dalam konteks botoh, hubungan semacam ini berpotensi membuat taruhan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan jaringan pendukung kandidat.

Mada menyebut, jaringan botoh bahkan dapat melintasi wilayah dan berkembang dari kontestasi desa ke pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota.

"Jadi ada bahkan studi yang berargumen bahwa botoh di Pilkada terutama di level kabupaten kota itu hanya perluasan dari para botoh atau penjudi di tingkatan desa," ungkapnya.

Daya tarik lainnya berkaitan dengan sumber daya yang dikelola pemerintah desa setelah kepala desa terpilih. Besarnya anggaran dan sumber daya publik dapat meningkatkan kepentingan politik dalam perebutan jabatan tersebut.

Mada menyampaikan, sejumlah riset menunjukkan praktik politik uang cenderung lebih tinggi di desa dengan sumber daya keuangan besar. Namun, ia menegaskan belum memiliki penelitian yang memastikan hubungan langsung antara besarnya sumber daya desa dan jumlah botoh.

Persoalan ini menjadi semakin rumit karena pengaturan Pilkades berada dalam ranah regulasi daerah.

Menurut Mada, aturan mengenai politik uang saja belum diatur secara tegas dan seragam di semua daerah, apalagi pengaturan yang secara khusus menyasar praktik botoh.

Akibatnya, upaya mengatasi fenomena ini tidak cukup hanya dengan memahami siapa yang memasang taruhan. Perlu pula dilihat bagaimana jaringan tersebut dibangun dan apakah aktivitasnya berkembang menjadi intervensi terhadap pilihan warga.

Bagaimana Mekanisme Botoh Bekerja?

Gambaran mengenai cara kerja botoh dapat ditemukan dalam penelitian Acidieni Hartati, Arika Yustafida Nafisa, dan Trias Tuti Hidayanti berjudul Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018, yang terbit di Jurnal PolGov pada 2019.

Penelitian tersebut menguraikan bagaimana praktik taruhan dapat berkembang menjadi aktivitas yang turut memengaruhi perolehan suara. Kajian itu juga merujuk penelitian terdahulu mengenai praktik politik uang dalam Pilkades.

Dalam pola perjudian murni, botoh memasang uang pada kandidat tertentu dan menunggu hasil pemilihan. Mereka memperkirakan peluang kemenangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga, termasuk melalui percakapan di warung, pos ronda, atau acara hajatan.

Jika kandidat yang dijagokan menang, botoh memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan taruhan. Sebaliknya, mereka menanggung kerugian jika prediksi meleset.

Namun, penelitian tersebut menemukan pola yang lebih kompleks ketika botoh terlibat dalam jaringan pemenangan kandidat. Aktivitasnya dapat mencakup pengumpulan informasi tentang kecenderungan pemilih hingga upaya menggeser dukungan.

Dalam situasi ini, kepentingan memperoleh keuntungan dari taruhan dapat berkelindan dengan kepentingan memenangkan kandidat tertentu.

Jaringan botoh juga dapat tersusun berlapis, mulai dari botoh utama, koordinator tingkat kecamatan, hingga jaringan di desa.

Dalam kasus Pilkada Kudus 2018 yang diteliti, jaringan tersebut disebut memiliki tiga hingga empat orang di tingkat desa yang bertugas mengumpulkan informasi dan memetakan dukungan pemilih.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan personal dan jaringan pertemanan dapat dimanfaatkan untuk mengorganisasi aktivitas botoh.

Penelitian yang sama mencatat biaya jasa survei jaringan botoh berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta per paket, bergantung pada kondisi wilayah.

Angka tersebut merupakan biaya jasa pemetaan pemilih dalam konteks Pilkada Kudus 2018, bukan total nilai taruhan dalam satu Pilkades.

Penelitian itu juga menguraikan modus ketika botoh berupaya mengubah kecenderungan suara dengan menawarkan uang lebih besar kepada pemilih dibandingkan pihak lawan.

Ada pula praktik yang disebut nggembesi, yakni memberikan uang agar pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara atau tidak memilih kandidat yang menjadi sasaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pola tertentu, botoh tidak lagi sekadar mengamati persaingan dan menunggu hasil penghitungan suara. Mereka dapat berupaya memengaruhi perilaku pemilih untuk memperbesar peluang kemenangan kandidat yang dijagokan.

Meski demikian, tidak semua botoh terlibat dalam praktik tersebut.
Penelitian itu membedakan mereka yang murni bertaruh dari pihak yang menggunakan taruhan sebagai dorongan untuk terlibat dalam pemenangan kandidat.

Pembedaan ini penting karena perjudian, politik uang, dan intervensi terhadap pemilih merupakan persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Penanganannya membutuhkan pembuktian mengenai tindakan dan peran masing-masing pihak.

Mada menambahkan, jaringan botoh tidak selalu hanya menggunakan uang pribadi. Mereka juga dapat menghimpun uang titipan dari pihak lain, dengan kesepakatan yang berlangsung secara informal.

"Sehingga mereka ngepulnya itu di aktor-aktor kunci ini yang sesama mereka juga sudah ada agreement-agreement gitulah gentleman agreement bahkan karena ini kan memang informal ya ilegal juga bertentangan dengan hukum," ungkapnya.

Sifat informal tersebut membuat hubungan antarpemain tidak selalu tercatat dalam mekanisme transaksi yang mudah ditelusuri.

Untuk membongkar jaringan semacam ini, penegak hukum perlu menelusuri aliran uang, hubungan antaraktor, dan bukti yang menunjukkan kemungkinan adanya tindak pidana.

Bagaimana Botoh Memengaruhi Demokrasi Desa?

Ketika taruhan berkembang menjadi upaya memengaruhi pilihan warga, dampaknya tidak lagi terbatas pada kerugian atau keuntungan para penjudi. Praktik tersebut dapat mengubah cara masyarakat memandang politik dan menentukan pemimpin.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai keterlibatan botoh berpotensi memperkuat perilaku politik pragmatis, terutama ketika aktivitas tersebut berkaitan dengan politik uang.

"Ini menjadi pelajaran yang tidak baik untuk masyarakat secara umum karena lagi-lagi botoh itu berdampak pada perilaku politik uang dan perilaku politik uang berdampak mempunyai trickle-down effect atau efek rembesan ke bawah masyarakat kemudian ya bermain pragmatis," kata Ridho kepada Suara.com.

Dalam situasi tersebut, dukungan politik berisiko dipandang sebagai sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Pemilih tidak lagi sepenuhnya menimbang kapasitas dan program kandidat, tetapi dapat terdorong oleh imbalan yang diterima.

Dampaknya juga bisa menjalar ke hubungan sosial di desa. Pilkades berlangsung di lingkungan tempat warga berinteraksi setiap hari, sehingga persaingan politik berpotensi meninggalkan ketegangan yang bertahan setelah pemungutan suara selesai.

Risiko itu semakin besar ketika persaingan kandidat melibatkan kelompok yang memiliki ikatan keluarga atau identitas berbeda.

"Persaingan di antara tim sukses menjadi konflik tersendiri apalagi kalau seandainya Pilkades itu persaingan antar klan, antar etnis, ini semakin membahayakan sekali," tandas Ridho.

Besarnya taruhan juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara jaringan botoh dan kandidat yang akhirnya terpilih, termasuk potensi tuntutan balas jasa.

Namun, hubungan tersebut perlu dibuktikan dalam setiap kasus dan tidak dapat diasumsikan terjadi pada semua kontestasi yang melibatkan botoh.

Jika politik uang dan kepentingan jaringan terus dibiarkan, persoalannya dapat meluas hingga kualitas pemerintahan desa. Pemimpin yang terpilih berpotensi menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa telah memberikan dukungan atau sumber daya selama kontestasi.

Di sisi lain, masyarakat dapat semakin terbiasa memandang uang sebagai bagian wajar dari proses politik.

Kalau dibiarkan, ini bisa menciptakan generasi yang pragmatis, serba berpikir apa-apa harus dengan uang.

Dengan demikian, ancaman botoh terhadap demokrasi tidak semata-mata terletak pada besarnya nilai taruhan.

Persoalan utamanya muncul ketika kepentingan memperoleh keuntungan mulai memengaruhi kebebasan pemilih, memperuncing konflik, atau mengganggu akuntabilitas kepemimpinan desa.

Mengapa Praktik Botoh Sulit Diberantas?

Penindakan terhadap perjudian Pilkades telah dilakukan di sejumlah daerah. Namun, kasus-kasus yang berulang memperlihatkan bahwa penangkapan pelaku belum tentu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menilai salah satu tantangan pemberantasan botoh terletak pada keberadaan permintaan terhadap aktivitas tersebut.

"Ketika masih ada demand-nya, ya maka supply-nya juga akan terus meningkat, gitu kan," kata Haykal kepada Suara.com.

Selama masih ada pihak yang bersedia memasang taruhan dan menyediakan uang, jaringan perjudian berpotensi terus terbentuk. Penindakan terhadap sejumlah pemasang tidak serta-merta menghilangkan pihak yang memasok dana maupun hubungan yang menopang praktik tersebut.

Haykal juga menyoroti keseriusan aparat dalam menindak praktik yang kerap dianggap sebagai rahasia umum di masyarakat.

"Saya merasa bahwa selama ini yang menjadi catatan kita adalah kemauan dan juga keseriusan," ujar Haykal.

Menurut dia, pemberantasan botoh membutuhkan penindakan yang konsisten, termasuk menelusuri aliran uang dan mengungkap pihak-pihak yang berada di balik jaringan perjudian.

Tantangan lainnya adalah membedakan dan membuktikan setiap bentuk pelanggaran.

Penanganan tidak cukup berhenti pada orang yang memasang taruhan. Aparat juga perlu mengungkap siapa yang mengumpulkan uang, siapa yang menyediakan modal, dan apakah terdapat bukti keterlibatan dalam politik uang atau upaya memengaruhi pemilih.

Di sinilah pentingnya membedakan penindakan perjudian dari penanganan pelanggaran lain yang mungkin menyertainya. Keterlibatan seseorang dalam taruhan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia melakukan politik uang atau mengintervensi pemilihan.

Masalah pengawasan juga menjadi kendala.

Mada menilai pembagian peran dalam pengawasan Pilkades belum cukup kuat, terutama karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak memiliki kewenangan langsung dalam penyelenggaraan Pilkades.

Sementara itu, peran pemerintah daerah melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) maupun dinas terkait dinilai belum signifikan dalam meminimalkan praktik botoh.

"Pemerintah juga melalui Kesbangpol atau dinas terkait ya itu juga tidak punya peran signifikan untuk meminimalisir ini," ucap Mada.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab mengawasi perjudian dan dugaan pelanggaran dalam Pilkades. Tanpa pembagian kewenangan dan koordinasi yang jelas, upaya pencegahan berisiko berjalan terpisah-pisah.

Memutus Rantai Botoh, Membenahi Demokrasi Desa

Pemberantasan botoh tidak cukup mengandalkan penangkapan setelah taruhan berlangsung. Upaya tersebut perlu disertai pembenahan aturan, pengawasan terhadap aliran dana, dan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, pemerintah daerah perlu mengevaluasi aturan Pilkades agar larangan dan mekanisme penanganan pelanggaran lebih jelas. Pengaturan juga perlu membedakan praktik perjudian dari politik uang dan tindakan lain yang berpotensi memengaruhi kebebasan pemilih.

Dari sisi penegakan hukum, aparat perlu menelusuri jaringan dan aliran dana, bukan hanya menangani pelaku yang tertangkap di permukaan.

Penindakan harus didasarkan pada bukti serta dilakukan secara konsisten.

"Jadi, ya tentu apa yang bisa memberantasnya ya, keinginan dan keseriusan dalam upaya aparat penegak hukum," tegas Haykal.

Namun, penegakan hukum saja tidak cukup untuk memperbaiki perilaku politik masyarakat. Pendidikan politik juga diperlukan agar warga memahami dampak politik uang dan tidak menganggap transaksi sebagai bagian yang lumrah dalam pemilihan pemimpin.

Ridho mendorong pemerintah dan perangkat desa memperkuat pendidikan politik secara berkelanjutan, termasuk melalui lingkungan sekolah dan kampus.

Pendidikan politik perlu membangun kesadaran bahwa suara warga memiliki nilai demokratis yang tidak semestinya ditentukan oleh besarnya imbalan.
Pemerintah juga perlu konsisten mengampanyekan penolakan terhadap botoh dan politik uang.

"Pemerintah harus mengkampanyekan ini setiap saat, setiap waktu di manapun di lingkungan desa masing-masing," ujar Ridho.

Mada menegaskan, pembenahan regulasi, penegakan hukum, dan pendidikan politik harus berjalan beriringan. Tanpa langkah yang konsisten, praktik botoh dan politik uang berisiko terus menggerus kualitas pemilihan di tingkat desa.

"Bagaimana kemudian kita akan melahirkan demokrasi di tingkatan yang lebih atas yang baik jika demokrasi di tingkat lokal dalam hal ini di tingkat desa saja demokrasinya masih penuh dengan permasalahan dan problematika," pungkas Mada.