Jalankan Titah Prabowo, Bakom Rangkul Humas Daerah Jadi Penjaga Kepercayaan Publik

Suara.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menjalankan tugas orkestrasi narasi dengan menempatkan humas Pemerintah Daerah sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Setiap program prioritas nasional baru sampai ke warga melalui pemerintah daerah, dan humas daerahlah yang menerjemahkannya ke bahasa warga sekaligus menangkap lebih dulu apa yang mereka rasakan.

Karena itu Bakom dan humas se-Sumatera Utara bersepakat bekerja sama agar pusat dan daerah berbicara dalam satu narasi.

"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).

Dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10), Hariqo menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga mendengar masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," lanjutnya.

Hariqo menambahkan, seluruh program Presiden Prabowo diarahkan untuk memajukan masyarakat, dan itu yang perlu dijelaskan humas daerah dengan contoh yang dekat dengan warga.

"Tunjangan profesi guru non ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Lebih dari 16 ribu sekolah diperbaiki pada 2025 dan lebih dari 71 ribu sekolah dikerjakan pada 2026. Lebih dari 288 ribu papan interaktif digital sudah dikirim ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, yang hadir sebagai narasumber panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai peran humas daerah perlu ditempatkan lebih tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

"Sebaik apapun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," ujar Sugiat.

Ia mendukung langkah Bakom mengonsolidasikan komunikasi pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintahan adalah satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing," katanya.

Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan diikuti humas Pemerintah Provinsi serta 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama pelaksanaan program pembinaan komunikasi kehumasan daerah yang akan dijalankan Bakom secara bertahap di sejumlah provinsi, dengan peserta unsur kehumasan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, serta satuan kerja pemerintah pusat di daerah.

Workshop ini merupakan tindak lanjut masukan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, yang mengharapkan Bakom hadir langsung di daerah untuk memperkuat komunikasi pemerintah dalam satu narasi.

Selain diskusi, peserta mengikuti pelatihan juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional, yang diakhiri simulasi konferensi pers secara berkelompok berdasarkan kasus di Sumatera Utara.

Pelatihan ini diharapkan meningkatkan kemampuan humas daerah dalam menghadapi media dan menjelaskan kinerja pemerintah kepada masyarakat, termasuk ketika berhadapan dengan isu yang bergerak cepat di ruang digital.