13 Kasus Penyadapan Pemimpin Negara, Ada Emmanuel Macron hingga Prabowo

Suara.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan. Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka sejak Selasa, 3 November 2026.

Hingga kini, ada 4 tersangka yang diduga terlibat dalam penyadapan nomor telepon Prabowo dan sejumlah tokoh lain melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur hukum yang semestinya.

 Perkara ini pun menambah daftar kasus pengintaian komunikasi yang pernah melibatkan pemimpin negara di berbagai belahan dunia.

Sebelum kasus Prabowo mencuat, sejumlah kepala negara juga pernah menjadi target penyadapan intelijen asing maupun pengawasan menggunakan perangkat lunak mata-mata. 

Lantas, siapa saja pemimpin negara yang pernah terseret kasus penyadapan?

Penyadapan ilegal dapat berujung pada konsekuensi hukum, mulai dari pidana penjara hingga sanksi diplomatik dan pemutusan kerja sama antarnegara, bergantung pada aturan hukum yang berlaku serta pihak yang terlibat.

Deretan Kasus Penyadapan Pemimpin Negara

1. Dilma Rousseff (Presiden Brasil)

Pada September 2013, dokumen intelijen yang dibocorkan Snowden mengungkap bahwa NSA turut mengawasi komunikasi Presiden Brasil Dilma Rousseff.

Selain ponsel Rousseff, terdapat 29 nomor telepon pejabat tinggi pemerintah Brasil yang masuk dalam sasaran pemantauan.

Pengawasan tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Rousseff ketika berada di dewan perusahaan minyak milik negara, Petrobras.

Informasi mengenai aset dan kepentingan ekonomi Brasil diduga menjadi salah satu hal yang ingin diketahui melalui operasi tersebut.

Pengungkapan kasus ini membuat hubungan Brasil dan Amerika Serikat memanas. Rousseff memutuskan tidak melanjutkan rencana kunjungan kenegaraan ke Washington pada 2013. Brasil juga membatalkan rencana pembelian 36 jet tempur Boeing dengan nilai sekitar 4,5 miliar dolar AS.

2. Emmanuel Macron (Presiden Prancis)

Pada 2019, nomor ponsel Presiden Prancis Emmanuel Macron teridentifikasi dalam daftar target pengawasan menggunakan spyware Pegasus.

Nomor milik penasihat utamanya, Franck Paris, dan mantan pengawal pribadinya, Alexandre Benalla, juga tercatat dalam kelompok data tersebut.

Nomor-nomor itu diduga dipilih oleh badan intelijen Maroko di tengah krisis politik yang terjadi di Aljazair.

3. Andres Manuel Lopez Obrador (Presiden Meksiko)

Sebelum memenangkan pemilihan presiden pada 2018, Andres Manuel Lopez Obrador dan sejumlah orang di lingkaran terdekatnya diduga menjadi sasaran pengawasan menggunakan Pegasus.

Pada 2016–2017, sedikitnya 26 orang yang memiliki hubungan dekat dengannya tercatat dalam daftar target, termasuk istri dan tiga anak laki-lakinya, serta saudara dan dokter pribadi.

4. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande (Presiden Prancis)

Tiga presiden Prancis dari periode berbeda pernah dikaitkan dengan operasi penyadapan NSA. Mereka adalah Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande.

Kasus ini mencuat pada 2015 setelah WikiLeaks memublikasikan dokumen rahasia yang memperlihatkan dugaan pengawasan terhadap komunikasi ketiga presiden selama 2006–2012.

Aktivitas tersebut disebut berlangsung melalui fasilitas pengawasan di Paris dan Kedutaan Besar Prancis di Washington.

Pemerintah Prancis tidak tinggal diam. Hollande memanggil Duta Besar Amerika Serikat Jane Hartley untuk meminta penjelasan.

Ia juga menghentikan sementara pembahasan sejumlah kerja sama bilateral hingga pemerintah AS memberikan jaminan keamanan secara resmi.

5. Barham Salih (Presiden Irak)

Nama Barham Salih, yang pernah menjabat sebagai Presiden Irak, juga muncul dalam kelompok nomor telepon terkait Pegasus pada periode 2018–2019.

Data tersebut dikaitkan dengan pengguna sistem pengawasan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

6. Angela Merkel (Kanselir Jerman)

Nama Angela Merkel sempat menjadi sorotan internasional setelah terungkapnya operasi pemantauan komunikasi oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) pada 2013.

Informasi tersebut berasal dari dokumen rahasia yang dibocorkan mantan kontraktor NSA, Edward Snowden.

Dalam dokumen itu, NSA disebut telah memantau ponsel Merkel serta 69 nomor milik pejabat senior Jerman sejak 2002.

Sejumlah komunikasi yang menjadi sasaran pengawasan berkaitan dengan pembahasan krisis keuangan global pada 2009 dan persoalan Uni Eropa pada 2011.

Merkel kemudian meminta penjelasan langsung kepada Presiden AS saat itu, Barack Obama.

Pemerintah Jerman juga mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat dengan mengakhiri kontrak infrastruktur komunikasi bersama Verizon.

7. Cyril Ramaphosa (Presiden Afrika Selatan)

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa turut masuk dalam kelompok data nomor telepon yang diduga menjadi sasaran pengawasan pada 2019.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya upaya pemantauan komunikasi kepala negara Afrika Selatan oleh pihak asing yang dikaitkan dengan Rwanda.

8. Felipe Calderon dan Enrique Pena Nieto (Presiden Meksiko)

Meksiko juga menghadapi pengungkapan praktik penyadapan yang melibatkan dua kepala negaranya, yaitu Felipe Calderon dan Enrique Pena Nieto. Informasi mengenai kasus tersebut muncul melalui dokumen Snowden pada 2013.

NSA diduga mengakses server surat elektronik resmi Calderon beserta komunikasi sejumlah anggota kabinetnya. Pengawasan terhadap Pena Nieto bahkan telah berlangsung ketika dirinya masih menjadi kandidat presiden dalam pemilu 2012.

Dokumen yang terungkap memperlihatkan bahwa komunikasi Pena Nieto mengenai penyusunan calon anggota kabinet turut menjadi sasaran pemantauan.

Persoalan ini kemudian mendorong Meksiko mengevaluasi hubungan kerja sama intelijen dan pertahanan dengan Amerika Serikat, khususnya di wilayah perbatasan.

9. Mostafa Madbouly (Perdana Menteri Mesir)

Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menjadi nama lain yang muncul dalam temuan Pegasus Project. Nomor teleponnya tercatat dalam kelompok data sasaran pengawasan digital pada 2019.

Operasi tersebut diduga berkaitan dengan pihak Arab Saudi.

10. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6 RI)

Indonesia juga pernah menghadapi persoalan serupa ketika komunikasi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui menjadi sasaran pengawasan intelijen Australia.

Pengungkapan kasus tersebut terjadi pada November 2013. Dokumen Defence Signals Directorate (DSD) Australia yang dibocorkan Edward Snowden menunjukkan adanya pemantauan terhadap ponsel SBY selama 15 hari pada Agustus 2009.

Tidak hanya presiden, sejumlah pejabat dan orang terdekatnya juga masuk dalam daftar sasaran. Mereka antara lain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Jusuf Kalla, serta beberapa menteri.

Sebagai respons, pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dari Canberra. Indonesia juga menghentikan sementara kegiatan latihan militer bersama Australia sebagai bentuk protes terhadap tindakan tersebut.

11. Mohammed VI (Raja Maroko) dan Saad Eddine el-Othmani (Perdana Menteri Maroko)

Penggunaan Pegasus juga dikaitkan dengan dugaan pengawasan terhadap Raja Maroko Mohammed VI dan mantan Perdana Menteri Saad Eddine el-Othmani pada 2019.

Keduanya disebut dalam data yang berkaitan dengan target pengintaian digital.

12. Imran Khan (Perdana Menteri Pakistan)

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga masuk dalam data nomor telepon yang dikaitkan dengan Pegasus pada 2019.

Dugaan pengawasan terhadap Khan disebut memiliki hubungan dengan pihak intelijen India. Situasi ini menjadi sorotan mengingat hubungan India dan Pakistan telah lama diwarnai ketegangan politik dan geopolitik.

13. Prabowo Subianto (Presiden RI)

Indonesia kembali dihadapkan pada isu pengawasan komunikasi setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasam 3 November 2026.

Hingga kini, Bareskrim Polri menetapkan 4 perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Mereka diduga terlibat dalam pemasukan sejumlah nomor telepon ke sistem LIMS tanpa melalui prosedur penegakan hukum yang semestinya.

Nomor-nomor tersebut disebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk presiden, menteri, politisi, jurnalis, dan pengusaha. Aktivitas yang dipersoalkan pun diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.