REGIONAL:
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta pusat memulihkan dana transfer yang dipangkas akibat kebijakan efisiensi.
- Pemangkasan anggaran di Wamena tersebut menghambat pembangunan daerah karena belum memiliki pendapatan asli daerah mandiri.
- Bapperida menjelaskan penurunan dana otonomi khusus sejak 2023 hingga 2026 menyulitkan pelaksanaan program pelayanan publik masyarakat.
Suara.com - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah pusat memulihkan dana transfer ke daerah (TKD) yang terdampak kebijakan efisiensi.
Pemangkasan anggaran dinilai menghambat pembangunan karena provinsi tersebut belum memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban mengatakan, TKD, termasuk dana otonomi khusus (Otsus) Papua, menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut.
Karena itu, ketersediaan anggaran sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah menjalankan program dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” kata Elai Giban dalam keterangnya, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, kebijakan efisiensi yang berujung pada pengurangan TKD membuat ruang fiskal pemerintah provinsi semakin terbatas. Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan sulit direalisasikan.
Manfaatkan Dana Otsus
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemprov Papua Pegunungan mengaku tetap berupaya menjalankan pelayanan publik.
Sejumlah program masih dilaksanakan dengan memanfaatkan dana Otsus, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi tengah membangun sekolah berasrama untuk menyiapkan lulusan pendidikan menengah yang berkualitas. Sementara di sektor kesehatan, pembangunan tambahan gedung puskesmas dilakukan di delapan kabupaten.
Pemerintah daerah juga mengembangkan koperasi dan membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemasaran kopi dan bawang menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi masyarakat.
Adapun pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten dilakukan melalui Dana Transfer Infrastruktur (DTI).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan Marthen Kogoya mengatakan, dana Otsus yang diterima provinsi tersebut sejak terbentuk pada 2023 hingga 2026 menunjukkan tren penurunan.
“Ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi yang dilaksanakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Marthen menilai penurunan anggaran membuat pemerintah provinsi kesulitan menjalankan program yang telah disusun. Karena itu, ia meminta Presiden memberikan perhatian khusus agar alokasi TKD untuk Papua Pegunungan dapat dikembalikan.
“Kaami meminta perhatian Presiden agar dana TKD Provinsi Papua Pegunungan bisa dipulihkan kembali,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar kebijakan efisiensi tidak diterapkan secara seragam.
Jika penghematan anggaran tetap diberlakukan, pemerintah pusat diminta mempertimbangkan pengecualian bagi daerah tertentu, terutama daerah otonom baru yang belum memiliki sumber pendapatan mandiri.
“Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ungkap Marthen.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan Otsus se-Provinsi Papua Pegunungan yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Grand Baliem, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Selain melibatkan anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan, Kemendagri juga menggelar kegiatan serupa bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Provinsi Papua Pegunungan pada 4–5 November 2026.
TERPOPULER