Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan

Suara.com - Gibran Rakabuming Raka diisukan akan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden, Rabu (10/11/2026) sore nanti, bila DPR menyatakan bakal memulai proses pemakzulannya  dalam sidang pada hari yang sama.

Seorang Sumber di pemerintahan kepada Suara.com mengatakan, kelompok politik yang masih mendukung Gibran tengah berada dalam posisi wait and see terhadap pergerakan fraks-fraksi partai di DPR hari ini.

"Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP (hak menyatakan pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur," kata dia.

Sehari sebelumnya, Selasa (9/11), sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada dalam kabinet Presiden Prabowo menyatakan mundur dari partai pendukung Gibran tersebut.

Tercatat, mantan Ketua Umum PSI Giring  Ganesha yang kini menjabat wakil menteri kebudayaan, menyatakan mundur sebagai kader.

Tak lama, pada hari yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga melepas jabatannya sebagai sekretaris jenderal PSI dengan alasan ingin menjadi pembantu penuh waktu bagi Prabowo.

Masih pada hari yang sama, kader sekaligus pendiri PSI, Isyana Bagoes Oka, juga menyatakan keluar dari partai tersebut.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga adik Gibran, menyatakan sudah menerima surat pengunduran diri ketiganya serta memakluminya.

"Mundurnya ketiga orang itu dari PSI menjadi tekanan psikologis bagi Gibran, bahwa tak ada lagi kader PSI di pemerintahan," kata Sumber Suara.com.

DPR benar-benar akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran, Rabu pagi ini.

Secara formal, keputusan MA tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna pembukaan DPR setelah menjalani masa reses.

Pimpinan DPR mengatakan pembahasan putusan MA soal Gibran itu akan menjadi agenda sidang paripurna karena mendapat usulan dari organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi.

Untuk diketahui, MA pada Jumat 30 November menerbitkan keputusan bahwa suket penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai syarat kepesertaannya pada Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelum putusan kasasi MA, Mahkamah Konstitusi sudah lebih dulu menyatakan tak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA bagi Gibran baik saat bersekolah di Singapura maupun Australia.

Lebih baik mundur

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Gibran sebaiknya mundur dari kursi wapres.

Dia mengatakan, bila Gibran mundur, maka serangan demi serangan terhadap dirinya maupun sang ayah yakni Jokowi akan berhenti.

Selain itu, PSI memiliki strategi yang sama seperti Partai Demokrat dalam berpolitik, yakni menjual romanitisisme pemerintahan era sebelumnya.

Bila Demokrat kerap memerkan kejayaan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka PSI 'menjual kejayaan era Jokowi'. 

Secara politik, strategi itu sah-sah saja. Apalagi publik di Indonesia memang cenderung bernostalgia tatkala ranking persetujuan terhadap pemerintahaan saat ini menurun.

Elektabilitas PSI justru akan melambung tinggi saat kekecewaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

“Jadi menurut saya, Mas Gibran lebih baik mundur," kata Burhanuddin dalam siniar pada Sabtu (7/11) akhir pekan lalu.