Bobby Nasution Berhasil Tekan Inflasi Sumut dari 4,79 Jadi 2,71 Persen

Suara.com - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berhasil menekan inflasi tahunan di daerah itu dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mencapai 4,79 persen pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20 persen pada Juli, kemudian 3,23 persen pada Agustus, hingga berada di level 2,71 persen pada September 2026.

Angka tersebut telah kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, mulai dari pemantauan harga dan rantai pasok hingga intervensi pasar untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong Daulay, mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan lintas sektor.

"Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota," kata Evan.

Menurutnya, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi Sumut. Di antaranya monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.

Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Batubara dan Simalungun, rapat koordinasi pengawasan pasokan dan mutu beras, serta operasi pasar ayam.

Langkah lainnya meliputi penguatan kerja sama PPG dengan BOSSFOOD, pengendalian harga cabai merah, penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi, pengembangan bibit unggul hortikultura, serta intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.

Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga harus memperkuat produksi dan distribusi pangan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.

"Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok," katanya.

Pemprov Sumut juga telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi berdasarkan tiga tahapan waktu. Untuk jangka pendek selama nol hingga tiga bulan, fokus diarahkan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Sementara dalam jangka menengah selama satu hingga tiga tahun, strategi diarahkan untuk meredam gejolak harga pangan dan memperkuat daya beli konsumen. Upaya tersebut mencakup penguatan produksi dan pasokan di sektor hulu, pembenahan logistik dan distribusi di sektor tengah, serta penguatan konsumsi dan stabilisasi harga di sektor hilir.

Adapun strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun difokuskan pada terwujudnya kemandirian pangan dan energi melalui sinergi lintas sektor.

"Untuk jangka pendek, fokus kita memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga. Dalam jangka menengah, kita memperkuat produksi pangan dari hulu, logistik dan distribusi, hingga stabilisasi di tingkat konsumen. Sementara jangka panjang diarahkan pada kemandirian pangan dan energi lintas sektor," jelas Evan.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Muhammad Asyari dari Universitas Batuta, mengapresiasi capaian pengendalian inflasi tersebut. Menurutnya, penurunan dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen merupakan sinyal positif yang menunjukkan adanya upaya pemerintah menjaga stabilitas daerah.

"Menurut saya, keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Karena jelas menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas daerah," ujarnya.

Meski demikian, Asyari mengingatkan agar keberhasilan pengendalian inflasi diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Asyari berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, mendorong produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, pengendalian inflasi bukan pekerjaan sederhana karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, hingga dinamika permintaan masyarakat.

BPS sendiri mengingatkan bahwa Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi tertinggi. Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98 persen, sedangkan Desember 2025 mencapai 1,66 persen.

Selain itu, data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun secara tahunan masih tumbuh 5,04 persen.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.

"Target akhirnya adalah pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari dampak inflasi dan kesejahteraan semakin meningkat," pungkas Evan.

Secara keseluruhan, capaian penurunan inflasi menjadi catatan positif bagi pemerintahan Bobby Nasution. Namun, konsistensi pengendalian harga dan penguatan daya beli masyarakat, terutama menjelang Nataru, akan menjadi ujian berikutnya bagi Pemprov Sumut.