Ditarget Mundur Sore Ini, Gibran Disebut Bertahan karena Diminta Ayahnya

Suara.com - Gibran Rakabuming Raka disebut ingin tetap bertahan sebagai Wakil Presiden RI, meskipun sebelumnya santer dikabarkan yang bersangkutan bakal mengundurkan diri bila DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait keabsahan pendidikannya.

Lorong-lorong marmer Gedung Nusantara II, Senayan, mendadak menyimpan ketegangan yang tak biasa usai Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II ditutup, Senin (10/11/2026).

Di antara riuh langkah para legislator yang bergegas menuju ruang fraksi, Yanuar Arif Wibowo melangkah tenang sembari membentangkan secarik kertas putih ke hadapan kamera para pewarta.

Kertas tersebut memuat pesan lugas 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'. Politikus PKS itu hanya tersenyum tipis merespons pandangan sejumlah rekan sejawatnya, lalu melenggang menyusuri selasar menuju Gedung Nusantara I tanpa mengucap sepatah kata pun.

Aksi tunggal Yanuar bukan sekadar teatrikal politik panggung Senayan. Di ruang-ruang tertutup, rumor mengenai nasib kepemimpinan nasional tengah bergulir kencang.

Gibran santer diisukan bakal meletakkan jabatannya pada Rabu (10/11/2026) sore, andaikata parlemen benar-benar membulatkan tekad menggelar sidang pemakzulan.

Seorang Sumber internal di lingkaran pemerintahan menuturkan, barisan pendukung putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu kini dalam posisi siaga sembari membaca arah angin politik di Senayan.

"Jika legislatif sepakat menggunakan HMP (hak menyatakan pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur," kata dia, Rabu pagi.

Tapi Rabu siang, konstelasi politik berubah. Gibran disebut-sebut tak akan menyerahkan jabatannya.

"Gibran memang sudah mau mundur, tapi ditahan oleh bapaknya (Jokowi)," kata Sumber lainnya kepada Suara.com, Rabu siang.

Manuver Hak Menyatakan Pendapat Menguat

Kalkulasi politik di parlemen berakselerasi cepat. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memperlihatkan bundel berkas berisi daftar tanda tangan legislator lintas fraksi yang sepakat mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)—tahap paling krusial sebelum DPR berpeluang mengajukan permohonan pemakzulan ke Mahkamah Konstitusi.

Mardani mengklaim, pergerakan tanda tangan ini telah melampaui batas minimum pengajuan dan menembus batas sekat koalisi.

"Hampir semua fraksi. Lebih dari 25 anggota," kata Mardani, Senin awal pekan ini.

Gerakan ini, menurut Mardani, tidak berjalan secara institusional melainkan inisiatif individu dari para wakil rakyat yang gelisah melihat mandeknya penjelasan hukum terkait polemik tersebut.

Hulu dari kegaduhan politik ini berakar pada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Putusan tersebut mengabulkan gugatan publik terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran.

Sementara di lain sisi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memang tidak menemukan bukti meyakinkan perihal ijazah luar negeri sebagai dasar penyetaraan, kendati putusan itu tidak serta-merta membatalkan keabsahan pencalonan Gibran yang telah lewat.

Celah tafsir hukum tata negara inilah yang kini ditarik oleh Senayan ke ranah etika jabatan publik dan konstitusi.

Respons Puan dan Batas Rel Konstitusi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan sudah menerima usulan dari lintas fraksi agar menggunakan HMP untuk menyoal keabsahan Gibran sebagai wapres.

"Kami akan memproses hal itu," kata Puan.

Hari ini, DPR menggelar sidang paripurna setelah masa reses. Soal HMP dan keabsahan Gibran sebagai wapres akan turut dibahas.

Secara tata negara, jalan menuju pemakzulan bukan perkara kilat. Konstitusi melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengunci proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden dengan syarat yang berlapis dan pembuktian hukum materiil.

Wapres baru bisa dimakzulkan bila terindikasi kuat melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat.

Lalu, usulan HMP harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna berkourum, sebelum diuji secara yudisial di Mahkamah Konstitusi, lalu diputuskan secara final dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Operator politik Gibran sudah lumpuh

Kendati rel konstitusi sedemikian terjal, pertarungan sesungguhnya tengah berlangsung di arena kalkulasi koalisi kekuasaan.

Posisi politik Gibran dipandang kian terisolasi menyusul eksodus politik tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—partai yang identik dengan trah Joko Widodo.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memilih menanggalkan jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI untuk berfokus di kementerian.

Langkah serupa diambil Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka yang mundur dari kursi Wakil Ketua Umum PSI.

Kemudian mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang kini menjabat Wakil Menteri Kebudayaan dan menyatakan mundur total dari keanggotaan partai karena merasa garis perjuangannya tak lagi selaras.

Pengunduran diri serentak ini menyisakan kekosongan simbolis: tidak ada lagi representasi fungsional partai benteng Jokowi di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, memandang pergeseran ini sebagai titik balik yang mengubah kalkulasi partai-partai koalisi di Senayan.

Tanpa adanya perisai langsung di lingkar kekuasaan eksekutif, Gibran dinilai berdiri sendirian di tengah gelombang tekanan.

"Praktis para pendukung Gibran sudah diamputasi. Partai-partai koalisi sedang mencari aman. Partai yang dulu mendukungnya, menjauh," kata Jamiluddin kepada Suara.com.

Menurut Jamiluddin, mencairnya persekutuan politik di Senayan membuka ruang bagi fraksi-fraksi lain untuk bersikap lebih agresif, terlebih isu legitimasi ijazah berkelindan dengan isu-isu sensitif lain yang sempat merebak di lingkar istana, termasuk isu penyadapan ilegal.

"Tentu saja situasi ini membuka celah memakzulkan Gibran lebih mudah. Parpol di Senayan akan lebih berani berinisiatif memproses pemakzulan," kata dia.

Sinyal kerapuhan itu kian nyata ketika benteng komunikasi politik yang selama ini diampu PSI lenyap dari tubuh koalisi pendukung wapres.

"Tidak ada lagi kader PSI di kabinet, tentu saja ini sangat berpengaruh kepada Gibran. Tak ada lagi partai yang mendukung atau bahkan menjaga Gibran."

Andaipun Gibran jadi bertahan, kata Jamiluddin, tekanan terhadapnya akan semakin berat. Gibran akan sendirian menghadapi tekanan politik setelah ada putusan MK dan MA.

"Belum lagi terbongkarnya penyadapan ilegal Jenderal Listyo Sigit dan lainnya terhadap Prabowo," kata dia menandaskan.