Jika Gibran Resmi Mundur, Siapa yang Bakal Gantikan Kursi Wakil Presiden?

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keinginan tersebut diutarakan Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan empat mata yang berlangsung intensif selama kurang lebih 2,5 jam di Istana pada Selasa pagi ini, 10 November 2026.

Kabar ini sontak memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat, jika Gibran resmi meletakkan jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia, siapa yang berhak menggantikannya? Apakah Presiden Prabowo bisa langsung menunjuk penggantinya secara sepihak?

Jawabannya adalah tidak. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal penunjukan langsung atau otomatisasi jabatan wakil presiden kepada menteri tertentu maupun petinggi partai politik pengusung.

Semua proses pengisian kursi Wapres yang kosong telah diatur secara rigid dalam konstitusi.

Mekanisme Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945: Presiden Usulkan 2 Nama

Merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prosedur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tertuang secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2).

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat alur tata negara yang wajib dilalui:

1. Presiden Mengajukan Dua Nama Calon

Ketika jabatan Wapres resmi kosong, baik karena mengundurkan diri, mangkat, diberhentikan, maupun berhalangan tetap Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menyaring dan menyodorkan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Nama yang diusulkan wajib memenuhi syarat perundang-undangan dan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan terpilih pada pemilu sebelumnya.

2. MPR Menggelar Sidang Pemilihan

Presiden tidak bisa memutuskan sendiri siapa pendamping barunya. Kedua nama calon tersebut diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Lembaga legislatif yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan DPD inilah yang memegang mandat penuh untuk menggelar pemungutan suara guna memilih satu nama.