Jika Gibran Resmi Mundur, Siapa yang Bakal Gantikan Kursi Wakil Presiden?

3. Batas Waktu Maksimal 60 Hari

Konstitusi mengunci batas Waktu persidangan MPR paling lambat 60 hari sejak kursi wakil presiden dinyatakan kosong.

Keberadaan tenggat waktu ini sangat vital demi mencegah kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang berpotensi memicu instabilitas politik serta gejolak ekonomi makro nasional.

4. Pelantikan untuk Sisa Masa Jabatan

Calon yang meraih suara terbanyak dalam sidang paripurna MPR akan langsung dilantik sebagai Wakil Presiden definitif guna mendampingi Presiden menuntaskan sisa masa jabatan kabinet yang sedang berjalan.

Beda Jalur Mundur Sukarela dan Jalur Pemakzulan

Langkah pengunduran diri sukarela yang sempat diutarakan Gibran sejatinya menjadi jalan pintas yang berbeda jauh dengan mekanisme pemakzulan yang sempat diwacanakan di Senayan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Bila seorang Wapres menolak mundur dan DPR memilih menempuh jalur pemakzulan, prosesnya jauh lebih terjal dan berliku sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945:

• DPR harus menyetujui usul pemakzulan dalam rapat paripurna dengan syarat kuorum minimal 2/3 anggota hadir dan disetujui 2/3 anggota yang hadir.
• Usulan tersebut lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk disidangkan dan diadili maksimal dalam waktu 90 hari.
• Jika MK memutuskan terbukti bersalah atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, bola panas dikembalikan ke DPR untuk diteruskan ke MPR.
• MPR kemudian menggelar sidang pemakzulan paling lambat 30 hari setelahnya, dengan syarat kehadiran minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir.

Bila skenario pemakzulan itu terbukti dan MPR mengetuk palu pemberhentian, muaranya pun tetap akan kembali ke Pasal 8 ayat (2), yakni Presiden Prabowo tetap harus mengajukan dua nama calon pengganti ke MPR dalam tempo 60 hari.