Jika Gibran Resmi Mundur, Siapa yang Bakal Gantikan Kursi Wakil Presiden?

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keinginan tersebut diutarakan Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan empat mata yang berlangsung intensif selama kurang lebih 2,5 jam di Istana pada Selasa pagi ini, 10 November 2026.

Kabar ini sontak memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat, jika Gibran resmi meletakkan jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia, siapa yang berhak menggantikannya? Apakah Presiden Prabowo bisa langsung menunjuk penggantinya secara sepihak?

Jawabannya adalah tidak. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal penunjukan langsung atau otomatisasi jabatan wakil presiden kepada menteri tertentu maupun petinggi partai politik pengusung.

Semua proses pengisian kursi Wapres yang kosong telah diatur secara rigid dalam konstitusi.

Mekanisme Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945: Presiden Usulkan 2 Nama

Merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prosedur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tertuang secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2).

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat alur tata negara yang wajib dilalui:

1. Presiden Mengajukan Dua Nama Calon

Ketika jabatan Wapres resmi kosong, baik karena mengundurkan diri, mangkat, diberhentikan, maupun berhalangan tetap Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menyaring dan menyodorkan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Nama yang diusulkan wajib memenuhi syarat perundang-undangan dan berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan terpilih pada pemilu sebelumnya.

2. MPR Menggelar Sidang Pemilihan

Presiden tidak bisa memutuskan sendiri siapa pendamping barunya. Kedua nama calon tersebut diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Lembaga legislatif yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan DPD inilah yang memegang mandat penuh untuk menggelar pemungutan suara guna memilih satu nama.

3. Batas Waktu Maksimal 60 Hari

Konstitusi mengunci batas Waktu persidangan MPR paling lambat 60 hari sejak kursi wakil presiden dinyatakan kosong.

Keberadaan tenggat waktu ini sangat vital demi mencegah kekosongan kekuasaan (power vacuum) yang berpotensi memicu instabilitas politik serta gejolak ekonomi makro nasional.

4. Pelantikan untuk Sisa Masa Jabatan

Calon yang meraih suara terbanyak dalam sidang paripurna MPR akan langsung dilantik sebagai Wakil Presiden definitif guna mendampingi Presiden menuntaskan sisa masa jabatan kabinet yang sedang berjalan.

Beda Jalur Mundur Sukarela dan Jalur Pemakzulan

Langkah pengunduran diri sukarela yang sempat diutarakan Gibran sejatinya menjadi jalan pintas yang berbeda jauh dengan mekanisme pemakzulan yang sempat diwacanakan di Senayan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Bila seorang Wapres menolak mundur dan DPR memilih menempuh jalur pemakzulan, prosesnya jauh lebih terjal dan berliku sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945:

• DPR harus menyetujui usul pemakzulan dalam rapat paripurna dengan syarat kuorum minimal 2/3 anggota hadir dan disetujui 2/3 anggota yang hadir.
• Usulan tersebut lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk disidangkan dan diadili maksimal dalam waktu 90 hari.
• Jika MK memutuskan terbukti bersalah atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, bola panas dikembalikan ke DPR untuk diteruskan ke MPR.
• MPR kemudian menggelar sidang pemakzulan paling lambat 30 hari setelahnya, dengan syarat kehadiran minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir.

Bila skenario pemakzulan itu terbukti dan MPR mengetuk palu pemberhentian, muaranya pun tetap akan kembali ke Pasal 8 ayat (2), yakni Presiden Prabowo tetap harus mengajukan dua nama calon pengganti ke MPR dalam tempo 60 hari.