Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya

Suara.com - Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyebut keinginan Wapres Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya ke PTUN adalah tindakan yang tak berguna.

Yusril yang juga pakar hukum tata negara menilai, kehendak Gibran untuk berperkara di pengadilan tata usaha negara (PTUN) maupun opsi peninjauan kembali alias PK, sudah tak lagi memiliki dasar urgensi hukum.

Sebab, kata dia, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung sudah memberikan dasar hukum berkekuatan tetap, saling menguatkan serta mengikat perihal surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.

"Tak ada gunanya lagi. Putusan MA kan sudah bersifat final, karena materi hukumnya juga sama," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Peluang PK Dinilai Tertutup Rapat

Yusril menjelaskan lebih jauh dari sisi konstruksi hukum acara peradilan. Menurutnya, jalur Peninjauan Kembali yang sempat disinggung tidak memungkinkan lagi untuk dibuka oleh pihak mana pun.

"Memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Putusan MK bersifat final serta binding. Artinya, tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan atas perkara itu. MA juga sudah final. Karenanya, tidak ada satu pun pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan MA maupun MK," kata Yusril.

Dalam perkara di Mahkamah Agung, Yusril memaparkan bahwa pihak tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen.

Dalam perkara tersebut, Gibran tidak tercatat sebagai pihak Tergugat Intervensi, sehingga ruang hukum untuk mengajukan langkah lanjutan tertutup bagi sang Wakil Presiden.

Sementara di lain sisi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga dinilai tidak akan mengambil langkah PK, melainkan langsung bersiap mengeksekusi amar putusan lembaga peradilan tertinggi itu.

"Jadi, kalau sudah dieksekusi oleh Mendikmen sebagai atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan MA itu juga telah final," kata dia.

Kondisi tersebut mempertegas status perkara hukum yang telah memiliki kepastian hukum mutlak.

"Terkait putusan MA, itu sudah final. Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK, karena dia kan bukan pihak yang berperkara. Kan itu perkara Subhan (pemohon), beliau (Gibran) bukan pihak," terang Yusril.

Gugatan di PTUN Jakarta Terancam Gugur

Mengenai gugatan yang tengah berjalan di PTUN, Yusril memperkirakan proses persidangan berpeluang besar dihentikan langsung oleh majelis hakim.

Alasannya, substansi atau objek sengketa—yakni suket yang dipersoalkan—sudah tidak lagi memiliki pijakan akibat putusan MA yang telah diterbitkan secara resmi.

"Lagi, perkara Bu Mercy dan Pak Denny Indrayana (suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran), beliau kan mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi, maka bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya rasa, putusan MA itu sudah final, sudah di-upload juga. Karenanya, bisa berimplikasi nanti di PTUN akan langsung dihentikan perkaranya. Intinya, objek yang disengketakan kan sudah tak lagi ada," bebernya.

Ketiadaan objek hukum tersebut diyakini akan secara otomatis menggugurkan register perkara di peradilan tata usaha.

"Saya rasa, penagdilan bakal menghentikan perkara ini secara sendirinya, karena tak lagi ada onbjek sengketa. Kemungkinan akan dihapus dari registrasi perkara PTUN Jakarta."

Kontras Isu Mundur dan Niat Membela Diri

Penjelasan gamblang dari Menko Yusril ini mencuat di tengah simpang siur mengenai posisi politik Gibran di lingkaran Istana.

Sebelumnya, pihak kepresidenan sempat mengungkap adanya sinyal bahwa Gibran menyampaikan niatan mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi berlangsungnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada hari yang sama.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Meski demikian, rentang dua jam setelah pernyataan Mensesneg mengemuka, Gibran justru tidak secara eksplisit menyatakan mundur ke hadapan publik.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu justru memilih jalur pembuktian berkas akademik dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi demi menjawab dinamika keabsahan dokumen pencalonannya pada Pilpres 2024 lalu.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK," katanya.