-
Survei MSI: Mayoritas Pemudik Ingin Pemerintah Segera Tindaklanjuti Putusan MA Soal Vaksin Halal
"Mayoritas responden 87,8 persen mendukung adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal," kata Asep.
Selengkapnya -
Sebut Pemerintah Abaikan Putusan MA soal Vaksin Halal, Ichsanuddin Noorsy: Semua Berkaitan dengan Bisnis Vaksin
Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik..."
Selengkapnya -
Departemen Kehakiman AS Perketat Keamanan MA Jelang Putusan Aborsi
Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika mendukung hak untuk aborsi.
Selengkapnya -
Warga Garut Bisa Ikut Operasi Katarak Gratis, Ini Cara Daftarnya
Operasi katarak gratis akan berlangsung selama tiga hari di Rumah Sakit Medina Garut mulai 26 hingga 28 Mei 2022.
Selengkapnya -
Patuhi Putusan MA, Pemerintah Sediakan Vaksin Halal untuk Vaksinasi Booster
putusan MA atas rekomendasi untuk melakukan penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional
Selengkapnya -
Bikin Surat Jalan Palsu Buronan Djoko Tjandra, MA Diskon Hukuman Penjara Brigjen Prasetijo Utomo jadi 2,5 Tahun
"Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan
Selengkapnya -
Kemenkes Jangan Lagi Cari-cari Alasan, Segera Laksanakan Putusan MA soal Vaksin Halal
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diminta segera melaksanakan putusan MA tersebut.
Selengkapnya -
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Bebas, Pengacara Beberkan Fakta Mengejutkan
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie sudah menjalani rehabilitasi sejak Juli 2021.
Selengkapnya -
Permendikbudristek PPKS Diklaim Atasi Kasus Pelecehan Seksual di Kampus
Hadirnya terobosan peraturan itu juga dimaksudkan agar terwujud lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademika.
Selengkapnya -
Tok! MA Tolak Gugatan Lembaga Adat Minang Soal Permendikbud PPKS Yang Dianggap Melegalkan Zina
LKAAM Sumbar menganggap frasa tanpa persetujuan korban atau tidak disetujui oleh korban pada Pasal 5 Ayat 2 multitafsir dan membiarkan perzinahan
Selengkapnya -
Tolak Uji Materiil Permendikbud Anti Kekerasan Seksual, MA Diminta Terapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017
"Mendorong dan mendukung Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017," ujar Rizaldi.
Selengkapnya -
Ketanji Brown Jackson Terpilih Jadi Perempuan Kulit Hitam Pertama di Mahkamah Agung Amerika
Amerika Serikat mencatatkan sejarah baru dengan memilih Hakim Ketanji Brown Jackson sebagai Hakim Agung perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung Amerika.
Selengkapnya -
Alasan Mahkamah Agung Bebaskan Eks Pejabat OJK Fakhir Hilmi Dalam Kasus Korupsi Jiwasraya
"Pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi," ungkap hakim.
Selengkapnya -
Edison Motors Gagal Bayar Akuisisi SsangYong, Ajukan Banding ke Mahkamah Agung Korea Selatan
Edison Motors mengalami kesulitan keuangan akibat unit Edison EV mengalami kerugian dan kini berupaya mengumpulkan lebih banyak investor untuk SsangYong.
Selengkapnya -
Dilaporkan ke Mahkamah Agung, KontraS Ungkap 7 Kejanggalan Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Mati Laskar FPI
Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy mengatakan pandangan atau Amicus Curiae yang diberikan KontraS ini merupakan partisipasi publik terhadap proses pengadilan.
Selengkapnya -
Minta MA Tolak Gugatan LKAAM Sumbar, Komnas Perempuan: Negara Wajib Sediakan Ruang Aman dari Kekerasan Seksual!
Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan Permendikbud PPKS sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang aman bagi civitas akademika di kampus.
Selengkapnya -
Desak MA Tolak Gugatan Uji Materi Permendikbudristek, Begini Alasan Komnas Perempuan
"...untuk turut menguatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk di lingkungan perguruan tinggi."
Selengkapnya -
Hukuman Edhy Prabowo Dipangkas, Abdillah Toha: Pejabat Hukum Tertinggi Berbaik Hati pada Koruptor
"Masya Allah, mau dibawa ke mana negeri ini?," ujarnya.
Selengkapnya -
MA Dinilai Aneh, Jadikan Kinerja Edhy Pabowo di KKP jadi Alasan Sunat Hukuman
Ia berujar tindakan korupsi yang dikakukan pada masa bencana atau keadaan darurat tentu akan membuat hukuman terhadap terdakwa menjadi berat.
Selengkapnya -
ICW: Alasan Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Edhy Prabowo Benar-benar Absurd!
"Alasan Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman Edhy Prabowo benar-benar absurd."
Selengkapnya