Indonesia-Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove,

Suara.com - Indonesia dan Republik Kongo sepakat menjajaki penguatan kerja sama di sektor kehutanan. Pembahasan mencakup pengakuan pasar internasional terhadap produk kayu lestari, sistem ketertelusuran rantai pasok, hingga konservasi gambut dan mangrove.

Agenda tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).

Rohmat mengatakan, Indonesia dan Republik Kongo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan hutan tropis dunia. Karena itu, kedua negara perlu memperkuat kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas,” ujar Rohmat.

Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyelaraskan visi kedua negara sekaligus mengembangkan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Dorong Pengakuan Produk Kayu Lestari di Pasar Global

Salah satu agenda utama pertemuan adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC). Koalisi yang dibentuk pada 2023 itu beranggotakan Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.

BMRC merupakan wadah negara-negara produsen kayu tropis untuk mendorong pengakuan internasional terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masing-masing negara.

Rohmat menilai, kerja sama melalui koalisi tersebut dapat memperkuat posisi negara produsen dalam perdagangan kayu internasional. Suara bersama diharapkan mampu mendorong pasar konsumen mengurangi hambatan nontarif terhadap produk hutan lestari yang telah terverifikasi.

Dengan begitu, produk kayu dari negara produsen yang menerapkan standar pengelolaan berkelanjutan diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih setara.

SVLK Indonesia Jadi Rujukan Ketertelusuran Kayu

Selain akses pasar, Indonesia dan Republik Kongo juga membahas penguatan sistem ketertelusuran produk kehutanan. Indonesia menyatakan siap menjajaki kerja sama teknis untuk mengembangkan sistem pelacakan produk hutan sejak dari sumber hingga sampai ke pasar.

Dalam pembahasan tersebut, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) milik Indonesia berpeluang menjadi rujukan bagi Republik Kongo. Negara Afrika Tengah itu sebelumnya telah menyampaikan minat untuk mempelajari penerapan SVLK, termasuk mekanisme penelusuran kayu.

Rohmat menegaskan, perdagangan kayu internasional harus didukung transparansi dan legalitas yang dapat diperiksa.

“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” katanya.

Indonesia juga mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan antara kedua kementerian melalui pertukaran informasi dan kerja sama teknis. Sejumlah bidang yang dibahas meliputi berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta praktik terbaik tata kelola hutan lestari.

Kedua negara turut menjajaki peluang investasi hijau, terutama pada pengembangan rantai nilai kehutanan berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Indonesia Ajak Kongo Perkuat Pengelolaan Gambut dan Mangrove

Kerja sama Indonesia dan Republik Kongo juga diarahkan pada pengelolaan lahan gambut tropis. Rohmat mengajak pemerintah Republik Kongo mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC) agar dapat berfungsi secara penuh.

ITPC merupakan inisiatif Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.

Melalui pusat tersebut, ketiga negara diharapkan dapat mempercepat penelitian bersama, menyelaraskan praktik pengelolaan gambut, serta mengembangkan pembiayaan iklim yang inovatif. ITPC juga diharapkan menjadi pusat rujukan internasional dalam konservasi hutan tropis dan upaya penurunan emisi.

Dalam pertemuan itu, Rohmat turut memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia.

Keberadaan lembaga tersebut diharapkan membuka peluang program konservasi mangrove bersama Republik Kongo. Kerja sama juga dapat mencakup pertukaran keahlian restorasi lahan basah serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Rohmat menegaskan, Indonesia ingin membangun kemitraan kehutanan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang dapat diukur.

“ Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkasnya.

Penguatan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas kemitraan internasional dalam pengelolaan hutan tropis. Selain mendorong perdagangan kayu yang legal dan berkelanjutan, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan gambut, mangrove, serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan.